JOGLOSEMAR.CO Berita Utama KPU Solo Belum Tentukan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye

KPU Solo Belum Tentukan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye

80
BAGIKAN
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum

SOLO-Untuk menentukan titik pemasangan alat peraga kampanye (APK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta meminta masukan dari pemangku wilayah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Hal itu menyusul ketentuan pembatasan pemasangan APK khusus yang disediakan negara. Pertemuan itu telah dilaksanakan pada Senin lalu.

“Kami meminta masukan dari lurah dan camat tentang penentuan titik yang tepat untuk pemasangan spanduk dan baliho. APK yang disediakan memang terbatas,” kata Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo, kepada wartawan, Selasa (1/9/2015).

Pada pertemuan tersebut, menurutnya baru disepakati soal jatah APK berupa umbul-umbul. Jatah sebanyak 20 umbul-umbul tiap kecamatan itu akan dibagi habis untuk seluruh kelurahan di wilayah itu.

Adapun untuk APK jenis baliho disedikan lima buah yang dibagi di lima kecamatan. Sementara APK jenis spanduk akan dipasang dua buah tiap kelurahan.

“Kemarin belum final titik-titik mana yang sudah disepakati. Nanti kami akan undang lagi untuk pertemuan lanjutan pada Kamis (3/9),” jelasnya.

Agus menambahkan, titik APK yang sudah disepakati nantinya akan menjadi acuan dalam memantau pemasangan atribut kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jika sudah ada kesepakatan, tetapi masih ada spanduk lain yang terpasang berarti itu ilegal,” tegasnya.

Dia mengakui, pengadaan APK masih dalam proses produksi. Dia memperkirakan pada 9 September nanti sudah ada APK yang bisa terpasang.

“Begitu APK jadi, langsung dipasang. Termasuk untuk bahan kampanye seperti flyer, leaflet dan brosur juga akan langsung diserahkan ke tim begitu selesai. Apa yang selesai duluan, langsung didistribusikan,” tambahnya.

Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan, Pengawasan dan Kampanye Nurul Sutarti mengatakan, partai pengusung sudah menyerahkan pemilihan lokasi pemasangan APK pada KPU. Meski demikian, pihaknya tak akan jalan sendiri.

“Rencananya KPU juga akan meminta pertimbangan dari Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), agar penempatannya sesuai aturan dan tak mengganggu kepentingan umum,” ungkapnya.

Dini Tri Winaryani