Legislatif Dukung Langkah Pemkot Solo Tertibkan PKL

Legislatif Dukung Langkah Pemkot Solo Tertibkan PKL

62
Ilustrasi | dok.Joglosemar
Ilustrasi | dok.Joglosemar

SOLO-Kalangan legislatif mendukung langkah Pemkot yang siap memberi tenggat waktu bagi pedagang kali lima (PKL) di jalur lambat Jalan Kolonel Sutarto. Maksimal Senin depan, kawasan tersebut harus bebas dari PKL.

“Sudah semestinya DPP(Dinas Pengelola Pasar) mengambil langkah tegas. Kalau tidak ada penindakan justru kami pertanyakan kinerjanya, ” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta Suharsono, Rabu (16/9/2015).

Menurutnya, lembaga legislatif siap memberi ruang diskusi untuk mencari solusi bersama.

“Sebagai lembaga legislatif, tentu kami siap membuka ruang diskusi bagi semua pihak untuk diperoleh solusi bersama. Kami akan minta paparan DPP soal solusi yang sudah disiapkan. Sementaa pedaan juga harus berseda ditata sebagai bagian dari solusi itu,” kata dia.

Baca Juga :  Rutan Tahanan Pamerkan Hasil Karya Warga Binaan

Dari pantauan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), beberapa waktu terakhir justru PKL kembali menjamur di beberapa titik. Tak terkecuali di depan RSUD Dr Moewardi.

Dia mencontohkan, di seputar Stadion Sriwedari, timur Museum Radya Pustaka, jalur lambat depan Hotel Dana dan Toko Buku Gramedia.

“Begitu juga di Jalan S Parman yang sudah direlokasi ke Pasar Gilingan, sekarang sudah muncul PKL lagi. Namun belun ada tindakan apapun dari DPP,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot juga terus mengajukan anggaran untuk relokasi PKL. Dia melihat program tersebut tak berjalan efektif.

“Pembuatan shelter PKL sebenarnya bisa jadi alternatif. Namun tidak semua kawasan bisa dibuat shelter semacam itu. Hal yang lebih penting adalah memastikan tidak ada pertumbuhan PKL di kawasan terlarang, ” tambahnya.

Baca Juga :  Ini Cara Warga Karangasem Solo Meriahkan HUT ke-72 RI

Dia mengatakan, selama ini belum ada rapat koordinasi yang khusus membahas formula yang tepat mengatasi PKL tersebut. Selama ini persoalan tersebut baru dibahas secara parsial dalam rapat kerja dengan Komisi III. Itupun di sela-sela rapat pengajuan anggaran,” ungkapnya.

Karenanya, dia mengusulkan rapat terintegrasi yang melibatkan semua dinas terkait untuk mengeluarkan rekomendasi yang menjadi rujukan.

Sementara Wakil Ketua Komisi III Sugeng Riyanto mengatakan, perlu adanya formula yang memastikan zero growth PKL.

“Kalau muncul terus, berapa miliar lagi APBD kita yang tersedot untuk relokasi PKL ?,” kata dia.

Dini Tri Winaryani

BAGIKAN