JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Legislatif Kecam Rencana Pemkot Solo Uji Kembali Honorer K2 untuk Jadi PNS

Legislatif Kecam Rencana Pemkot Solo Uji Kembali Honorer K2 untuk Jadi PNS

113
BAGIKAN
DEMO K2- Ratusan honorer K2 tereliminasi saat menggelar aksi demo dan teatriklan di depan gerbang Kantor Bupati menuntut transparansi dan pengangkatan, Rabu (5/3). Wardoyo
DEMO K2- Ratusan honorer K2 tereliminasi saat menggelar aksi demo dan teatriklan di depan gerbang Kantor Bupati menuntut transparansi dan pengangkatan, Rabu (5/3). Wardoyo

SOLO– Kebijakan Pemkot Surakarta yang berencana tetap menggelar seleksi untuk tenaga honorer kategori 2 (K2) dinilai bertentangan dengan pemerintah pusat. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan) YF Sukasno mengatakan, langkah tersebut dinilai dapat memicu keresahan di masyarakat.

Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi II DPR RI telah sepakat mengangkat 440.000 tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dengan sejumlah catatan. Pengangkatan K2 itu dilakukan bertahap hingga 2019.

“Mestinya Pj (Penjabat) Walikota menunggu saja kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengakatan K2 itu. Kalau memang diangkat semua tanpa seleksi, Pemkot tak perlu mengada-ada menyelenggarakan seleksi,” ungkapnya.

Menurutnya, tenaga honorer itu rata-rata sudah mengabdi puluhan tahun. Karenanya, wajar jika pemerintah pusat memberi apresiasi dengan mengangkat secara bertahap. Pihaknya khawatir, adanya seleksi di luar ketentuan pusat itu mengganjal kesempatan mereka menjadi PNS.

Diakuinya, pada APBD Perubahan sudah disepakati adanya anggaran seleksi untuk tenaga honorer K2 sebesar Rp 168 juta. Namun, bukan berarti dipaksakan penggunaannya.

“Memang saya termasuk yang sepakat dengan pengajuan anggarannya. Itu karena dulu pemahaman pengangkatan PNS itu melalui seleksi. Kalau soal anggarannya, ya tak masalah jika tak terpakai. Nanti bisa digeser ke kegiatan lain nanti,” kata dia.

Menurutnya, tenaga honorer K2 di Solo yang jumlahnya mencapai 509 orang itu memang dibutuhkan untuk Solo. Jika tak terangkat semua, maka Pemkot butuh rekrutmen baru lagi.

“Pengangkatan itu kan kebijakan khusus. Jadi, jangan dikaitkan dengan Kepala BKN Nomor 9/ 2009.”

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Surakarta Teguh Prakosa. Menurutnya, Pemkot harusnya menunggu dulu petunjuk teknis dari pusat. Soal alokasi anggaran yang sudah disiapkan, menurut Teguh tak menjadi masalah.

“Jangan alergi dengan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Kita harus lihat dulu apa penyebab munculnya Silpa. Apa memang karena target tak tercapai atau efisiensi program kerja. Seperti seleksi K2 ini, kalau berdasar regulasi tak perlu dilakukan, maka kita juga bisa hemat anggaran,” kata Teguh.

Dini Tri W