JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Memberi Makanan dan Uang ke Panti Wredha, Anung: Itu Sifatnya Kemanusiaan

Memberi Makanan dan Uang ke Panti Wredha, Anung: Itu Sifatnya Kemanusiaan

74
Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri  | Joglosemar/Insan Dipo
Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri | Joglosemar/Insan Dipo

SOLO-Calon Walikota Anung Indro Susanto tak khawatir dengan dugaan pelanggaran kampanye yang ditudingkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Surakarta.

Pelanggaran yang dimaksud meliputi kampanye di instansi milik pemerintah, Panti Wredha Dharma Bakti, serta money politic di lokasi yang sama, Senin (2/9/2015) lalu.

Anung membenarkan, selain snack pihaknya sempat membagikan uang di akhir kunjungannya. Namun, dia membantah jika hal itu dikaitkan dengan tindakan money politic. Alasannya, pemberian tersebut tak terkait dengan keharusan untuk mencoblosnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti.

“Itu sifatnya kemanusiaan dan kekeluargaan saja. Sekadar oleh-oleh. Mereka ini sudah sepuh. Kalau dibawakan makanan juga (jenisnya) terbatas dan sedikit. Mereka juga jauh dari sanak keluarga dan sudah tak bisa mencari uang. Biar mereka senang saja. Tidak minta dipilih,” kata dia, Rabu (2/9/2015).

Dia pun tak menyoal jika tudingan itu menimbulkan opini beragam di masyarakat. Menurutnya, hal itu menjadi hak masing-masing warga untuk menilainya.

“Itu justifikasi masing-masing. Saya nggak tahu soal itu,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, Tim Pemenangan Anung Indro Susanto-M Fajri (AFI) siap memperbaiki kelengkapan adminitrasi kampanye. Selama ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tidak menerima tembusan kegiatan kampanye dari AFI.

“Mumpung masih awal tentu itu menjadi koreksi bagi kami. Mulai hari ini (kemarin) sudah disiapkan kelengkapan administrasinya. Kami pastikan akan tertib melaksanakan aturan kampanye,” tambahnya.

Anggota Panwaslu Divisi Pengawasan Budi Wahyono mengatakan, tak mudah untuk membuktikan tindakan money politic.

“Pelanggaran kampanye itu mensyarakatkan minimal dua orang saksi dan tiga alat bukti. Kalau hanya gambar foto saja, ya tidak bisa,” jelasnya.

Dia mencontohkan barang bukti untuk money politic misalnya uang di dalam amplop, rekaman suara ajakan memilih salah satu pasangan calon dan tanda gambar atau foto paslon.

Hal senada disampaikan Kasat Reskrim Polresta Surakarta Kompol Danu Pamungkas Totok. Menurutnya, hanya ada beberapa kasus money politic yang bisa dilanjutkan hingga meja pengadilan.

“Dengan ketentuan tiga alat bukti ini juga berat. Belum lagi kalau saksi atau penerima tidak mengakui. Bisa juga mereka mengakui menerima, tetapi tidak ada pesan apapun dari pemberinya,” kata dia.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Surakarta, Nilla Aldriani meminta koordinasi intensif mengingat waktu yang dimandatkan Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk menyelesaikan perkara Pilkada sangat singkat.

“Dalam 14 hari berkas harus sudah masuk ke jaksa. Maksimal 5 hari berkas harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dan harus sudah diputus dalam 7 hari. Dengan UU Pilkada kami bekerja seperti dikejar-kejar, karena waktunya sangat mepet,” ujar dia.

Dini Tri Winaryani

BAGIKAN