Menteri Ferry Dinilai Tak Paham Sriwedari

Menteri Ferry Dinilai Tak Paham Sriwedari

106

SOLO-Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan yang menyatakan lahan Sriwedari merupakan tanah negara menuai protes dari sejumlah pihak yang terlibat dalam konflik tanah Sriwedari.
“Bagaimana bisa Bapak Menteri menyebut tanah Sriwedari itu milik negara. Itu logika yang tidak benar. Pernyataan itu sangat disayangkan keluar dari seorang menteri. Sudah jelas tanah Sriwedari adalah tanah yang sudah diuji kebenarannya lewat pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yang menjadi Haknya para ahli waris dari RMT Wiryodiningrat,” ungkap Muhammad Jaril, salah seorang yang selama mendampingi ahli waris mengurus sengketa tanah Sriwedari, dalam siaran pers yang dikirim ke Joglosemar, Sabtu (5/9).
Selain mengurus sengketa tanah Sriwedari, Jaril juga membiayai dan sudah membayar sebagian uang kepada para ahli waris RMT Wiryodiningrat terkait jual beli tanah Sriwedari tersebut.
Seperti diberitakan Joglosemar, Sabtu (5/9), Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan menyebut jika tanah Sriwedari adalah tanah negara.
Jaril menyebut menteri tak paham soal sengketa Sriwedari. Untuk meluruskan pernyataan menteri tersebut, Jaril menyampaikan sejumlah argumentasi mengenai posisi tanah tersebut.
Yakni, tanah Sriwedari itu milik ahli waris RMT Wiryodiningrat. Hal itu berdasar Putusan Mahkamah Agung nomor 3000.K/Sip/1981 sudah final dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kalau tanah dengan nomor sertifikat RVE nomor 295 dan rumah gedung yang berdiri di atasnya adalah hak milik ahli waris RMT Wiryodiningrat.
“Hal itu diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara PTUN nomor 125.K/TUN.2004 sampai PK yang mengabulkan permohonan kasasi ahli waris RMT Wiryodiningrat, yakni membatalkan sertifikat Hak Pakai nomor 11 dan 15 Kelurahan Sriwedari atas nama Pemerintah Kotamadya Surakarta,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Jaril, tanah tersebut masih menjadi obyek sengketa hukum yang masih berjalan prosesnya. “Kok tiba-tiba, menteri menyatakan tanah itu milik negara. Pernyataan itu rawan untuk diperkarakan secara hukum,” paparnya.
Apalagi, kata Jaril, ada upaya dari Menteri Agraria yang akan menerbitkan sertifikat tanah Sriwedari tersebut berdasarkan permohonan seseorang. “Sudah tentu kalau cara itu akan ditempuh maka sungguh arogan karena menggunakan pendekatan kekuasaan dan mengesampingkan hukum,” papar Jaril.
Ia menyarankan agar sebaiknya menteri dan pejabat Pemkot Solo untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. “Sebaiknya tidak menggunakan arogansi kekuasan karena akan semakin rumit. Kami siap untuk dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah Sriwedari tersebut. Karena sejak awal kami juga ingin mengajak Pemkot Solo melakukan kompromi perdamaian dengan berdasarkan hukum dan bukan kompromi perdamaian yang justru melanggar Hukum,” tambah Jaril.
Senada juga disampaikan Kristiana, salah seorang yang sejak awal turut mendampingi ahli waris dalam mengurus tanah Sriwedari tersebut. “Tidak ada landasan hukum yang jelas menteri menyebut tanah Sriwedari itu tanah negara. Ya kalau begitu seluruh Indonesia ini tanahnya negara dong. Apalagi kalau sampai menteri menerbitkan sertifikat maka kami akan siapkan gugatan hukum. Dan justru akan semakin rumit,”ujarnya. (Ari Welianto | Anas Syahirul)

Baca Juga :  Tujuh Pejabat Baru Sragen Ditantang Sejumlah Tugas Berat, Begini Kata Bupati
BAGIKAN