JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Ngemplang Uang Pajak Bumi dan Bangunan, Warga Gemolong Desak Dua Kadusnya Ditindak

Ngemplang Uang Pajak Bumi dan Bangunan, Warga Gemolong Desak Dua Kadusnya Ditindak

182
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Warga Desa Jenalas, Kecamatan Gemolong mendesak Pemkab dan aparat berwenang menindak tegas dua kadus mereka berinisial JAM dan NGAT alias Bengoh yang dinilai sudah melanggar aturan. Tidak hanya ngemplang setoran PBB dari warga senilai puluhan juta, kadus NGAT juga sudah beberapa bulan menghilang karena menjadi buronan polisi akibat terlibat sindikat Curanmor.

Keresahan warga itu terungkap setelah sejumlah tokoh masyarakat setempat mengadukan persoalan kedua kadus mereka kepada Joglosemar, Minggu (27/9/2015). Salah satu warga menuturkan, kedua Kadus layak diberi sanksi berat lantaran sudah mengemplang setoran PBB dari warga selama lebih dari 5 tahun terakhir.

Tidak hanya itu, warga juga resah dengan perilaku mereka yang seringkali menantang warga dan berkoar apabila diingaktan soal setoran PBB. Bahkan, keberadaan NGAT yang kabur bersama istrinya karena menjadi penadah Curanmor dan buron polisi, dianggap sudah bukan cerminan perangkat yang bertanggungjawab dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

“Bagaimana tidak jengkel, kami semua susah payah melunasi setoran PBB tapi gara-gara dikemplang akhirnya kami tercatat masih belum membayar. Apalagi tiap ketemu warga dan diingatkan malah seolah nantang siapa yang akan berani melaporkan atau menindaknya,” ujar S, tokoh setempat.

Camat Gemolong, Samsuri membenarkan keduanya sudah nunggak setoran PBB jauh sebelum dirinya bertugas di Gemolong dengan nominal tunggakan masing-masing Rp 50 juta lebih.

Berbagai upaya pembinaan, pendekatan hingga pemanggilan sudah dilakukan namun keduanya selalu mengingkari kesanggupan yang mereka buat. Ia juga membenarkan kadus NGAT sudah lama tidak ngantor sejak ditetapkan sebagai buron kepolisian kasus penadah curanmor.

“Kami dan Tim Sragen juga sudah tidak kurang-kurang berupaya memanggil agar segera melunasi kewajiban tapi ya nggak ada respon. Kalau memang warga demikian, segera kami sampaikan ke Sragen biar ditindaklanjuti,” terangnya.

Kabid PBB DPPKAD, Handaya didampingi Kasie Perencanaan dan Intensifikasi, Haryoko membenarkan jika ada dua Kadus di Jenalas tersebut yang masuk daftar penunggak PBB dengan nilai cukup signifikan.

Terkait desakan warga soal sanksi tegas, hal itu di luar kewenangannya karena bidangnya selama ini hanya fokus pada tugas penagihan saja.

“Kewenangan sanksi dan tindakan tegas ada di atasannya langsung dalam hal ini Kades dan camat sebagai pemangku wilayah. Kami berharap segera dilunasi, jangan sampai seperti kasus Patihan yang sampai ke ranah hukum,” tegasnya.

Wardoyo