OPINI: Birokrat dan Penguasa

OPINI: Birokrat dan Penguasa

134
ilustrasi
ilustrasi

Istamar

Tokoh Masyarakat Boyolali

 

SANGAT imaginatif, penuh semangat, sedikit provokatif dan geregetan melihat penguasa yang secara sewenang-wenang menindas para PNS Boyolali yang bodoh-bodoh tidak paham aturan, penakut alias bernyali kecil dan berjiwa kerdil, mementingkan diri sendiri, suka berebut jabatan dan tidak becus berorganisasi yang kemudian diramu dan diperas menjadi sebuah tema Menindas PNS “Kendil”. Begitulah kesan yang mucul setelah membaca tulisan Mas Bram di JogloSemar halaman Opini (Kamis, 17 September 2015).

Kondisi PNS Boyolali tersebut, menurut mas Bram dampaknya sangat memprihatinkan, menjelang Pilkada ini birokrasi dengan mudahnya dimanfaatkan kekuasaan untuk mendukung salah satu calon, dengan masifnya PNS ditekan, diarahkan, dikendalikan, dimobilisasi dan dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaan.

Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa bagi sebagian masyarakat yang lain justru berpandangan sebaliknya, bahwa tidak sedikit PNS cukup cerdas dalam memahami aturan, bernyali dan berjiwa besar dalam menjalankan semua kebijakan dan aturan, lebih mengedepankan kerja-kerja profesional, sangat taat dan patuh pada kebijakan, serta cukup rapi berorganisasi. Yang berpandangan seperti ini tentu  tidak serta merta tanpa alasan.

Mereka sadar pemimpin yang terpilih nanti akan menentukan pembangunan Boyolali selama lima tahun ke depan. Mereka juga mafhum kalau toh para calon berusaha meraih simpati dan dukungan dari PNS merupakan kegiatan yang wajar karena para PNS ini juga punya hak pilih dan akan menjadi mitra kerja yang sesungguhnya di pemerintahan. Tentu para politisi tidak akan meremehkan kelompok PNS, mengingat mereka ini kelompok yang strategis dan tak bisa digantikan oleh kelompok lain.

Menjelang Pilkada seperti saat ini, perbedaan pandangan di atas  memang cukup terasa, karena kedua kelompok pandangan tersebut sama-sama menginginkan  pemimpin/penguasa yang terpilih merupakan pemimpin yang terbaik yang mampu mensejahterakan dan memajukan masyarakat Boyolali.

Pertanyaannya, apakah benar PNS Boyolali begitu lemahnya  dan sangat tidak berdaya, digambarkan sampai seperti kerbau dicokok hidungnya dan tidak kuasa berbuat apa pun?

Fakta yang ada justru sebaliknya. Banyaknya PNS memberikan dukungan pada salah satu calon ini bukti kepiawaian dan kecerdasan PNS dalam menyikapi suatu aturan. Mereka sadar harus netral dan tak boleh berpihak pada salah satu calon, tetapi mereka juga sadar punya hak pilih. Ini fakta unik, dimana pada saat bersamaan PNS diharuskan memilih dua pilihan yang saling berlawanan. Para PNS/birokrat memiliki pengalaman panjang sejak zaman kerajaan, penjajahan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi  dalam menyikapi suatu  proses pergantian (“perebutan”) kekuasaan.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Kedua, mayoritas PNS dinilai berjiwa kerdil karena tak pernah memberikan perlawanan sedikitpun saat PNS sering dimutasi. Padahal, membangkang pada pimpinan/penguasa tanpa dasar kuat sama saja melakukan tindakan konyol. Para PNS tidak “melawan” karena mungkin mereka mafhum kebijakan penguasa pada saat itu sesuai aturan walau banyak juga yang gelisah kalau sampai dipindah ke daerah terpencil. Tetapi akhirnya mereka menyadari sebagai abdi negara dan masyarakat yang siap melayani masyarakat di manapun. Kalaupun kebijakan mutasi dituding tak sesuai bidang ilmunya, tetapi faktanya Pemkab Boyolali sering mendapatkan penghargaan WTP dari pemerintah pusat, kebocoran anggaran dari tahun ke tahun justru makin kecil, prestasi sekolah sekolah di pelosok daerah justru meningkat. Bisa dikatakan, kebijakan mutasi merupakan bagian dari pemerataan pembangunan melalui distribusi SDM yang bagus ke pelosok daerah. Kebijakan mutasi PNS itupun, juga berdampak pada transparansi anggaran.

Ketiga, dikatakan bahwa PNS Solidaritasnya sangat minim, tetapi sesungguhnya mereka merupakan kelompok masyarakat terdidik dan dari  kalangan menengah, jadi  sudah  punya modal kuat untuk mempertahankan diri. Seandainya ada teman PNS dimutasi ke pelosok daerah kemudian diam saja, ini juga bukan karena tingkat solidaritas yang rendah, tetapi  mereka sangat paham bahwa kebijakan mutasi itu memang ada dasarnya.

Keempat, ambisi jabatan sah-sah saja, apalagi bagi PNS yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan rutin. Perjuangan meraih jabatan itu semacam rekreasi,  yang membuat semangat dan ide-ide barulebih hidup. Dari tahun ke tahun PNS (birokrasi) berpropses untuk terus  memperbaiki diri, walaupun mereka agak kaku dalam bekerja karena ruang gerak mereka terikat peraturan.

PNS bisa kreatif kalau diberi kelonggaran ruang gerak, tapi mereka juga bisa sangat pasif bila dipimpin oleh penguasa yang tak memiliki visi kuat. Pada dasarnya para birokrat itu tergantung siapa yang berkuasa. Mereka bisa gerak cepat atau lamban, atau bahkan berhenti. PNS ibarat mobil bagus tetapi daya lajunya tergatung sopir. Sang sopir pun dituntut menguasai anatomi mesin. Tanpa menguasai anatomi mesin, bisa dipastikan mobil tersebut cepat rusak dan boros bahan bakar.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Sesungguhnya para birokrat Boyolali juga sering melakukan penolakan (“perlawanan”) apabila perintah/kebijakan penguasa  tidak sesuai  peraturan yang berlaku, meski gayanya yang berbeda. Belum munculnya perlawanan ke tingkat publik di Boyolali bisa jadi karena tidak ada yang perlu dilawan, mungkin bagi PNS semua itu dilakukan karena masih dalam koridor hukum.

Fenomena hubungan penguasa dan aparat birokrasi di Boyolali memang di luar nalar   orang kebanyakan. Isu sedemikian rupa beredar tak hanya di daerah Boyolali dan Solo Raya, tetapi sampai tingkat nasioal. Tetapi bagi penguasa, isu isu negatif tersebut sepertinya jarang ditanggapi.

Dalam penataan birokrasi, banyak pula masyarakat memberikan masukan siapa saja aparat yang layak di pindah dan digeser. Aparat banyak yang terkejut, isu mutasi dengan segala bumbu-bumbunya berseliweran tiap hari, mereka jadi tidak nyaman dengan jabatannya karena sewaktu-waktu bisa digeser kembali.

Kebijakan mutasi penuh kontroversi tersebut membuat sebagian masyarakat memprediksi bakal terjadi benturan hebat antara penguasa dan aparat birokrasi yang dampaknya bisa mengganggu pemerintah dalam melayani masyarakat. Bahkan sempat muncul beberapa kelompok masyarakat ikut-ikutan terpancing menentang kebijakan mutasi.

Namun dugan itu tak terbukti. Justru aparat pemerintah daerah mendukung kebijakan pembangunan. Hasilnya bisa dilihat, pemindahan ibukota Boyolali dengan lima tempat ibadahnya sebagai simbol kerukunan antar umat beragama cepat terealisai. Pembangunan alun-alun mendapat sambutan masyarakat luas. Alun-alun berubah jadi pusat pertunjukan budaya dan rekreasi bagi masyarakat.

Pembangunan tidak berhenti, gedung-gedung lama dibongkar kemudian dibangun gedung-gedung dan jalan-jalan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Boyolali ke depan. Investasi banyak yang masuk hampir di setiap kecamatan, pengangguran jauh berkurang. Ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang memiliki visi jauh ke depan.

Jadi, sesungguhnya fenomena dinamika hubungan PNS dan penguasa di Boyolali sekarang ini, “tidak ada yang perlu dirisaukan”.

(Baca: OPINI: Menindas PNS “Kendil” )

BAGIKAN