OPINI: Gonjang Ganjing Lima Hari Sekolah

OPINI: Gonjang Ganjing Lima Hari Sekolah

215
Ilustrasi: dok.Joglosemar
Ilustrasi: dok.Joglosemar

Johan Wahyudi

Guru SMP Negeri 2 Kalijambe Sragen

 

Awal Tahun Pelajaran 2015/2016 lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng. SE Gubernur tersebut dikirim ke seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah. Lima hari sekolah di tingkat SMA/SMK bertujuan agar para siswa mempunyai waktu lebih banyak untuk bertemu dengan orang tua di rumah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sering terjadi kenakalan remaja (baca: anak sekolah) di banyak tempat. Tindakan negatif  itu terjadi salah satunya disebabkan oleh minimnya perhatian orang tua. Karena telah dianggap anak yang sudah besar, banyak orang tua beranggapan jika anak-anaknya sudah bisa   menjaga diri sehingga kebebasan diberikan kepada mereka.

Selain itu, faktor  ekonomi juga menjadi penyebabnya karena orang tua harus bekerja mencari nafkah. Karena anak-anaknya sudah duduk di bangku SMA/ SMK, tentu kebutuhannya makin banyak. Kondisi ini jelas memerlukan penghasilan yang lebih banyak juga. Untuk mengatasinya, orang tua harus bekerja lebih keras sehingga anak-anaknya kurang mendapat perhatian.

Setelah berjalan sekitar dua bulan, kini kebijakan ini memantik polemik di tengah masyarakat. Beberapa daerah menyatakan keberatan dengan kebijakan baru ini. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Banyak kendala di lapangan akan ditemui jika kebijakan ini diterapkan. Daerah tentu lebih memahami kendala itu daripada Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, mereka masih mengkajinya dan atau menunda penerapannya.

Ada sisi positif atau kelebihan dengan kebijakan lima hari sekolah. Sisi positif utama adalah siswa memiliki waktu lebih banyak di rumah. Mereka bisa   berlibur dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu setiap pekannya. Itu berarti bahwa mereka bisa   bertemu dengan orang tuanya. Bahkan, mereka juga bisa   membantu orang tuanya sekaligus mempererat komunikasi sebagai alasan utama kebijakan ini.

Selain itu, para orang tua juga bisa   menghemat uang saku bagi anak-anaknya. Setiap hari, orang tua harus menyediakan uang saku tak kurang dari Rp 10.000 setiap hari. Bagi orang tua dengan kondisi ekonomi mapan, jumlah uang saku itu tentu mudah disediakan. Namun, jumlah uang itu tergolong sangat banyak bagi keluarga miskin. Dengan diliburkannya hari Sabtu, tentu orang tua keluarga itu sangat terbantu.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Dari potensi kecelakaan pun, kebijakan ini dapat membantu menekan jumlah korban. Karena kebanyakan siswa SMA/ SMK sudah naik kendaraan ke sekolah, kebanyakan korban kecelakaan adalah anak sekolah. Dari tahun ke tahun, jumlah korban selalu bertambah. Jelas kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu segera diatasi. Pemadatan hari di sekolah dapat dijadikan salah satu solusinya.

Sisi Negatif

Namun, banyak kelemahan atau kekurangan dengan kebijakan lima hari sekolah. Ada lima kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius oleh semua komponen. Pertama, potensi kenakalan makin besar. Kenakalan anak sekolah memang sangat menggelisahkan semua pihak. Di banyak tempat, kita sangat mudah menjumpai sejumlah kenakalan itu, seperti warnet, warung, terminal dan tempat-tempat tertentu lainnya.

Libur dua hari justru bisa dimanfaatkan oleh anak-anak SMA/ SMK untuk keluyuran. Pada saat orang tuanya tidak berada di rumah, mereka dapat pergi kemana saja dan kapan saja karena motor dan uang saku tersedia. Rentang waktu yang sedemikian lama sangat berbahaya karena mereka bisa   menginap atau pergi ke tempat yang lebih jauh lagi.

Kedua, gangguan keamanan. Geografi dan demografi Jawa Tengah sangat variatif. Dari 35 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, hanya beberapa daerah yang memiliki infrastruktur baik. Biasanya fasilitas itu hanya dimiliki oleh kota-kota besar, seperti Semarang, Pekalongan, dan Solo. Selebihnya, infrastruktur sering rusak dan lambat diperbaiki.

Kondisi ini jelas berbahaya karena bisa memantik terjadinya kejahatan. Pada saat para siswa SMA/ SMK pulang sekolah, mereka harus melewati kawasan sepi, gelap, jalanan yang rusak, dan jauh dari permukiman. Lebih berbahaya lagi jika siswi SMA/ SMK naik kendaraan sendirian.

Ketiga, guru dan siswa kelelahan. Jumlah jam pelajaran SMA/ SMK berkisar 38 per pecan dengan rerata satu jam pelajaran 40-45 menit. Jika kebijakan lima hari sekolah diterapkan, itu berarti bahwa setiap guru dan siswa harus melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 8-10 jam pelajaran. Jika KBM dimulai jam 07.00, guru dan siswa baru bisa   menyelesaikan pelajaran sekitar jam 16.00.

Kondisi itu jelas berbahaya dan kontraproduktif. Guru dan siswa pasti sangat lelah fisik dan pikiran. Dengan kondisi demikian, pembelajaran menjadi tidak efektif alias mubadzir. Bahkan, pelajaran pada jam-jam akhir mungkin guru dan siswa akan terkantuk-kantuk.

Baca Juga :  Mengukir Diri, Mengabdi Pada Negeri: Refleksi Akreditasi “A” bagi UMS

Keempat, kegiatan ekstrakurikuler bisa   terhenti. Karena pelajaran baru bisa   berakhir sekitar jam 16.00, praktis kegiatan ekstrakurikuler akan terhenti. Pada kondisi demikian, sekolah akan mengalami kerugian yang sangat besar karena tak dapat mencari talenta-talenta bidang olahraga, seni, MIPA, bahasa dan lain-lain. Pada kesempatan lain, sekolah harus mengirimkan dutanya untuk mengikuti lomba demi meningkatkan prestasi sekolah dan daerah.

Jika kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada Sabtu, itu sama saja dengan enam hari sekolah. Guru dan siswa tentu akan hadir di sekolah dan mengikuti beragam kegiatan meskipun tidak terkait dengan pelajaran. Oleh karena itu, betapa capeknya guru dan siswa jika harus mengikuti kegiatan kurikuler hingga jam 16.00 serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Kelima, acara keluarga atau sosial. Karena tujuan lima hari sekolah adalah optimalisasi komunikasi siswa dengan orang tuanya, itu berarti bahwa keluarga itu seharusnya bisa   berkumpul dan mengadakan kegiatan di rumah atau bersama-sama. Sayangnya, rencana itu tidak selalu terlaksana dengan baik.

Perlu diketahui bahwa kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga itu berbeda-beda. Pada setiap Sabtu dan Minggu, acara-acara sosial sering diadakan, seperti pernikahan atau kerja bakti. Selain itu, orang tua tetap bekerja ke sawah, pasar, pabrik atau tempat lain meskipun hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, anak-anak justru sering ditinggal pergi. Kondisi ini justru sangat berbahaya karena orang tua tidak mengetahui kegiatan anak-anaknya.

Dengan mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan lima hari sekolah perlu ditinjau lagi. Gubernur Jawa Tengah perlu mempertimbangkan efektivitas kebijakan ini. Jika kebijakan ini memang kontraproduktif, sebaiknya kebijakan ini ditunda atau dibatalkan mulai semester genap mendatang.

Sebaliknya, gubernur tetap melanjutkan kebijakan ini pada semester genap dan tahun-tahun mendatang, sebaiknya kebijakan lima hari sekolah diterapkan di SMA/ SMK perkotaan saja. Daya dukung infrastruktur perkotaan sudah cukup baik sehingga tidak membahayakan guru dan siswa. Tujuan penerapan lima hari sekolah memang baik, tetapi upaya mencapai tujuan itu perlu diselaraskan dengan mempertimbangkan banyak faktor pendukung dan penghambatnya. Semua karena niat yang baik harus diikuti dengan cara yang baik.

BAGIKAN