JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Guru Honorer dan Mutu Pendidikan

OPINI: Guru Honorer dan Mutu Pendidikan

187
BAGIKAN

 

Ilustrasi
Ilustrasi

Mukhlis Mustofa

Dosen Universitas Slamet Riyadi Prodi PGSD

 

Diluluskannya  tuntutan ribuan guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh MenPAN dalam unjuk rasa besar–besaran selasa 15 September 2015 lalu,  merupakan euforia tersendiri di tengah penantian panjang penuh kesabaran. Menyibak realitas pembelajaran muncul sebuah pertanyaan, bagaimanakah memosisikan peningkatan kinerja guru PNS hasil seleksi guru honorer? Fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan, mengingat selama ini guru honorer merasa sudah melaksanakan kompetensi optimal saat melaksanakan tugas pembelajaran jika dibandingkan dengan guru PNS.

Kajian ilmiah kinerja PNS hingga saat ini belum sepenuhnya tersaji proporsional, namun persepsi negatif lebih mengemuka manakala pembahasan profesi ini dikedepankan. Walaupun bersifat narsistik, namun  guru honorer menganggap memiliki nilai lebih dibandingkan guru PNS dalam kinerja pembelajaran.  Mulai dari relevansi pendidikan hingga kesiapan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Fenomena ini bukanlah isapan jempol semata, mengingat realitas di lapangan kerap kali  menunjukkan stereotip serba miring berkaitan kinerja guru PNS.

Tidak bisa dipungkiri, loyalitas guru honorer mumpuni untuk melaksanakan tugas pembelajaran berikut tugas administrasi. Fenomena ini menjadikan kondisi berkebalikan, di satu sisi tenaga honorer merasa memiliki kapabilitas memadai,  di sisi lain apresiasi optimal kinerja tidak kunjung muncul. Akan tetapi posisi sekarang berkebalikan, tenaga honorer yang lulus dalam seleksi CPNS honorer K 2 sudah resmi menjadi abdi negara, dan pertanyaan menggelitik pun muncul:  Apakah setelah mengantongi surat ketetapan PNS, maka  kinerja akan berbeda, ataukah memunculkan aksi balas dendam tahunan sebagai pelampiasan beban kerja selama ini?

Penilaian Kinerja Utuh

The right man in the wrong place menjadi pemeo manakala peningkatan kesejahteraan berbasis pengangkatan pegawai  mengemuka. Layaknya dinamika hidup manakala seseorang sudah menduduki zona nyaman, kreativitas yang selama ini ditunjukkan hilang entah ke mana. Kalangan guru tentulah masih teringat dengan fenomena guru bantu beberapa saat silam. Manakala tuntutan pengangkatan dikemukakan, seluruh komponen di dalamnya melakukan beragam aksi heroik namun manakala surat keputusan sudah di tangan, heroisme tersebut hilang entah ke mana.

Saya sempat mengangankan manakala guru bantu beberapa saat silam  diangkat menjadi PNS, tentulah mereka menjadi garda depan optimalisasi pembelajaran. Dalam penganganan saya heroisme tersebut akan muncul manakala penyimpangan kebijakan pendidikan mengemuka. Namun ternyata penganganan tersebut tinggal mimpi di siang bolong. Pengangkatan guru heroik  ternyata lebih banyak berakhir pada pemenuhan tuntutan perut semata, sedangkan aspek berkaitan pencerdasan anak bangsa luput dari pantauan.

Dengan adanya fenomena ini,  layaklah jika saya apatis terhadap keberadaan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi PNS.  Hal ini berpijak pada parameter tuntutan pengangkatan pada lamanya masa pengabdian bukan pada kompetensi sang guru bersangkutan. Pengedepanan lama pengabdian merupakan kontradiksi kebijakan yang menunjukkan pergeseran pola penilaian dari profesionalisme pembelajaran berganti mentalitas belas kasihan.

Saya banyak mendapati guru honorer memiliki kualifikasi spektakuler namun prestasi ini tertutupi dengan suara mayoritas bahwa pengangkatan lebih berkisar pada nilai subjektif yakni pengabdian dan terbukti penilaian ini menuai beragam masalah. Fenomena ini sangat menakutkan, jangan-jangan pengedepanan mentalitas pengabdian digunakan untuk menutupi kualifikasi yang tidak memadai.

Setali tiga uang, carut marut tenaga honorer ini merupakan buah kebijakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan kepegawaian selama ini. Sampai saat ini, hanya parameter administratif saja yang dikedepankan manakala melakukan proses penilaian guru bersangkutan. Pengagungan proses administrasi sebagai basis penilaian ini justru  menjadikan guru yang berkreasi di luar  zona yang telah ditetapkan menjadi manusia spesial atau manusia aneh.

Di sisi lain, dorongan melakukan kegiatan berbasis intelektual masih teramat lemah diberlakukan sehingga meneguhkan mentalitas zona nyaman sang guru bersangkutan. Tumpulnya daya kritis rekan-rekan guru terlebih yang sudah berstatus PNS, salah satunya tidak dikembangkannya mentalitas intelektual di kalangan guru. Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan sebatas sebagai pensyaratan kredit poin bagi kenaikan pangkat dibandingkan analisis kritis sebuah permasalahan.

Teramat naïf memang menyikapi motivasi untuk melanjutkan studi sekedar mengejar kredit poin pengangkatan ataupun menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar bisa cepat bergolongan empat.

Carut marut penyikapan guru yang sudah “naik kasta“ memerlukan penyikapan proporsional agar pembelajaran tidak terhenti sebatas kewajiban bukan kesadaran. Pemberdayaan guru bersangkutan memerlukan beberapa perhatian konkret agar kesan pengangkatan adalah proses kenyamanan zone hidup dan sebatas menunggu masa pensiun.

Tuah Pengangkatan

Reposisi penilaian mendesak diberlakukan untuk mengatasi carut marut penilaian kompetensi guru bersangkutan. Selayaknya dalam proses penilaian guru bukan sekedar administrasi namun juga berkaitan bagaimanakah guru selama melaksanakan pembelajaran. Kinerja pembelajaran bukan sekedar administrasi namun juga layak untuk menyertakan bukti fisik pelaksanaan pembelajaran ini dilangsungkan. Logikanya jika pendataan guru sudah berbasis teknologi dengan mekanisme Dapodik maka penilaian proses pembelajaran dapat diberlakukan secara online.

Bentuk konkret penilaian ini dapat berupa penyertaan bukti fisik berbasis teknologi informasi unggulan. Upload video bagaimana dia mengajar menjadi salah satu bentuk konkretnya, teramat elok jika selain guru mengumpulkan silabus pembelajaran via email pada mereka dapat menunjukkan bagaimanakah ia mengajar dengan video interaktif. Kondisi ini sekaligus sebagai jawaban bahwa penghilangan mata pelajaran TIK dalam kurikulum terakhir disambut sang guru dengan penguasaan media interaktif memadai.

Penghargaan berbasis intelektual menjadi komponen lain bagi humanisasi profesi guru ini.  Selayaknya Penelitian yang dihasilkan guru benar – benar digunakan untuk pengembangan kompetensi bukan pemenuhan administrasi semata. Saya kerap kali mendapati penelitian guru sebatas memenuhi daftar administrasi yang telah disiapkan bahkan tragisnya PTK sebatas memenuhi ruang perpustakaan tanpa ada implikasi kelanjutan penelitiannya.

Penyikapan diluluskannya guru honorer menjadi PNS merupakan pencapaian serba elok bagi pribadi bersangkutan. Layaknya sebuah kompetisi olah raga kelolosan guru honorer menjadi PNS adalah sebuah bentuk apresiasi bagi sang juara. Semakin elok manakala proses yang indah dengan mengesampingkan kasak kusuk busuk setiap penerimaan CPNS ini diikuti mentalitas baru demi peningkatan kualitas anak bangsa. Kalaupun ketika masih sebagai tenaga honorer kritikan pedas kerap mengemuka pada guru PNS, siapkah para juara ini menjadi sasaran kritik selanjutnya?