OPINI: Head to Head  Seno Vs Agus

OPINI: Head to Head  Seno Vs Agus

242
Ilustrasi
Ilustrasi

Thontowi Jauhari

Warga Boyolali

 

Seno Samudro dan Agus Purmanto benar-benar berada dalam posisi head to head untuk berkontestasi dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Boyolali. Dua calon tersebut adalah pasangan Bupati dan wakil bupati Boyolali periode 2010 – 2015, dan mengalami pecah kongsi  sejak tahun 2013.

Pilkada head to head Seno versus Agus ini  akan menjadi menarik dan seru, karena diikuti oleh sama-sama Petahana, dan hanya ada dua pasangan calon, yakni Seno Samudro – Said Hidayat (Seno-Said) versus Agus Purmanto – Sugiyarto (Toto). Saya berharap, Pilkada  dapat menjadi instrument kehendak rakyat, bersih dan tidak curang.

Saat pendaftaran, sebenarnya ada pasangan independen Cahyo Sumarso – H Anwar (Cahyo – Anwar). Namun, hingga batas akhir pelengkapan syarat-syarat , 7 Agustus 2015, pasangan calon independen ini tidak  melengakapi berkas. Itu artinya, seperti yang telah diduga, majunya Cahyo-Anwar telah didesain sebagai calon “seolah-olah”, atau sebagai calon yang bersifat “asessori”.

Bukan rahasia umum lagi, pencalonan Cahyo-Anwar hanya berfungsi sebagai strategi antisipasi agar tidak terjadi calon tunggal. Dilihat dari rekam jejak patronase politik pasangan ini, dan model penggalangan dukungan pengumpulan KTP, mereka adalah pasangan  by design. Hal ini dilakukan, karena adanya optimisme yang berlebihan, bahwa Agus Purmanto tidak akan memperoleh pasangan dan tidak mempunyai partai politik sebagai pengusungnya. Jika yang mendaftar hanya calon pasangan tunggal, maka Pilkada akan diundur pada tahun 2017.

Keberhasilan Koalisi Boyolali Bangkit (KBB)  mengusung Toto sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada  yang diusung melalui Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) telah menggagalkan “rekayasa” Pilkada.

Pasangan ini, nyaris gagal berkontestasi, karena beberapa partai yang bergabung dalam KBB tidak solid atau pecah, yakni PAN (Partai Amanat Nasional), Golkar (Golongan Karya), PD  (Partai Demokrat) dan PKB  . Golkar terjadi dualisme kepemimpinan, sejak dari pusat hingga daerah. Sedangkan PAN, PKB dan Partai Demokrat, para elitnya mendukung petahana.  Namun, DPP PKB dapat menyelamatkan KBB setelah partai berbasis massa NU (Nahdhotul  Ulama) ini bertindak tegas dengan  memecat Muhajirin sebagai ketua DPC PKB Boyolali, digantikan dengan Hamim Irfani.

Meski pecah ke dalam, dan terlambat berkonsolidasi, pasangan Toto tidak bisa dipandang remeh. Para elit politik lokal yang menyeberang tersebut tidak mempunyai akar basis massa patronase politik yang riil. Maka, “kepergiannya” belum tentu diikuti pemilih partai-partai tersebut.  Bahkan, pasangan Toto ini berpotensi memenangkan kontestasi Pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember nanti, mengalahkan (mitos) kemenangan Seno – Said.

Benarkah? Setidak-tidaknya, ada dua alasan yang dapat saya sampaikan. Pertama, memang perolehan kursi partai-partai ini di DPRD  hanya 10 kursi, namun pasangan Toto sebenarnya juga didukung oleh  Golkar (kepemimpinan Aburizal Bakrie), PAN dan PD. Golkar gagal menyatukan dukungan dua kubu kepemimpinan di tingkat lokal sebagaimana dikehendaki dalam dokumen islah.

Sedangkan DPP PAN sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung pasangan Toto, namun gagal menjadi partai pengusung, karena ketua DPD-nya, Adha Nur Mujtahid, mbalelo terhadap kebijakan induk partainya dengan tidak bersedia menandatangani blanko partai pengusung. Sedangkan basis massa PD, diprediksi juga akan melakukan dukungan, mengingat calon wakil bupati (Sugiyarto) selama ini sudah dikenal sebagai kader PD.

Dengan demikian,  dari sisi sosiologis, pasangan Toto lebih mencerminkan representasi masyarakat Boyolali dengan heteroginitasnya. Pasangan Toto adalah representasi “Boyolali Kecil”, yakni  memadukan berbagai peta  kekuatan politik riil yang ada di masyarakat. PKS, PKB dan PAN merepresentasikan kelompok Islam tradisonal dan modernis. Bergabungnya tiga partai berbasis massa Islam ini bisa mensolidkan kekuatan NU, Muhammadiyah dan subkultur Islam politik lainnya. Sedangkan Golkar, Gerindra dan PD merepresentasikan kelompok nasionalis dan abangan.

Kedua, orang sering terjebak menggunakan pisau analisis dari hasil Pemilu legislatif 2014. PDIP memperoleh 25 kursi, atau sekitar 55 persen suara.  Jika PDIP mampu  mensolidkan suara PDIP dalam  dalam Pileg, bisa dipastikan Seno – Said akan unggul. Belum lagi jika ditambah dengan berbagai perpecahan di partai-partai pengusung Toto, maka tidak bisa dielakkan Seno – Said akan memenangi Pilkada.

Namun,   kita mesti membaca, bahwa perolehan 25 kursi tersebut tidak sepenuhnya suara pemilih setia PDIP. Perolehan suara tersebut karena rezim pemerintah daerah sukses mempolitisasi birokrasi, dengan mengerahkan jaringan PNS dan kepala Desa. Bayang-bayang mutasi dan tidak akan dipromosikan dalam jabatan bagi PNS, seperti halnya yang selama ini telah terjadi, menjadi instrumen yang sangat efektif untuk memobilisasi birokrasi. Sehingga, 25 kursi tersebut tidak bisa dijadikan parameter dukungan suara dalam Pilkada.  Basis massa PDIP  setia, akan lebih valid jika menggunakan data Pemilu 1999, yakni Pemilu pertama pada Era Reformasi, yakni memperoleh 18 kursi, atau sekitar 40 persen.

Masih Fifty-Fifty

Maka, benar apa yang dikatakan Didik G Suharto, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS, masih ada peluang bagi penantang Seno Said. Lebih-lebih, mulai tanggal 3 Agustus, Seno Samudro telah habis masa jabatannya. Maka, peluang dan kesempatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memobilisasi birokrasi menjadi lebih terbatas.

Saya memprediksi, kekuatan Seno Vs Agus, kemungkinannya masih fifty-fifty. Peluang kemenangannya masih sama-sama. Syaratnya ? Pertama, Pilkada dilaksanakan secara fair, jujur,  adil dan bermartabat. Pilkada harus dijadikan sebagai instrumen yang bisa mengukur secara valid kehendak rakyat. Berikan kebebasan secara penuh kepada rakyat untuk memilih, jauhkan mereka dari rasa takut, dan hindari segala bentuk intimidasi, serta tinggalkan cara-cara brutal. Pasangan harus tampil “jantan”, berani berkontestasi tanpa berbuat curang. Itulah yang semestinya menjadi komitmen para  politisi.

Kedua, pejabat Pembina Kepegawaian di daerah (Plt Bupati) agar menjalankan amanat UU No : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa manajemen ASN harus berdasar merit sistem. Plt Bupati agar membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,   netral   dan   bebas   dari intervensi politik.

Ketiga, timnya sama-sama solid dan bergerak. Solid dan bergeraknya tim Seno – Said, saya kira sudah tidak perlu diragukan. Karena mereka lebih homogin, dan terdapat “orang super kuat” yang dapat menyatukannya. Namun, solid dan bergeraknya tim Toto, masih perlu diperbaiki. Pelibatan relawan yang mencakup dari berbagai latar belakang kultur, akan menjadi daya tarik tersendiri.

Jika Toto mampu “memanfaatkan”   keresahan rakyat atas kondisi politik di Boyolali dalam lima tahun terakhir, dan  menawarkan kondisi politik yang lebih manusiawi dalam kepemimpinnanya, arus dukungan untuk pasangan ini bisa mengimbangi atas dukungan Seno – Said. Kondisi psikologis mencekam, takut dan resah tersebut butuh “shock therapy”, sehingga kekuatan pro perubahan bisa “menggebrak”.

Jika tiga syarat itu dipenuhi, dinamika Pilkada akan menjadi menarik, dan berimbang. Kemudian, siapapun yang terpilih, itulah realitas politik yang dikehendaki rakyat. Wallahu a’lam.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR