JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Ke Tiongkok Apa Juga Kehendak Rakyat?

OPINI: Ke Tiongkok Apa Juga Kehendak Rakyat?

85
BAGIKAN
Sidang di DPRD Kota Solo | dok.Joglosemar
Sidang di DPRD Kota Solo | dok.Joglosemar

Begog D Winarso

Mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Solo

 

Ingin ke luar negeri bebas tanpa bayar alias gratis? Ingin naik montor mabur gratis? Pun ingin menginap hotel berbintang yang ada kolam renangnya gratis?

Jadilah anggota legislatif atau wakil rakyat! Tak harus legislator di Senayan (DPR) atau provinsi. Cukup menjadi wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota, ke tiga hal yang serba gratis di atas bisa terpenuhi.

Dalam bulan ini (September) sekitar 10 anggota DPRD Solo yang tergabung pada Komisi I, dan III melawat ke negara Republik Rakyat Tiongkok. Mereka melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama mitra kerjanya di eksekutif.

Lima anggota Komisi I, yakni Budi Prasetyo, Heny Nogogini, Abdullah AA, Irawan, dan Muhadi Sahroni mendampingi “Tim Kota Kembar” dari Kantor Bagian Kerja Sama Pemkot Solo berkunjung ke Kota Xian selama tujuh hari. Rombongan ini berangkat 21 September lalu. Selain melihat langsung Kota Xian, mereka membahas soal rencana kerja sama Sister City (kota kembar) Xian-Solo” dengan pejabat pemerintah Xian.

Komisi III menugaskan lima anggotanya: Sugeng Riyanto, Suharsono, Maria Ardi, Rony Sukamtoro, dan Sugiyarso, mendampingi “Tim Pameran” dari mitra kerjanya, yakni Disperindag Pemkot Solo. Tim ini berangkat 18 September lalu, dan menggelar pameran perdagangan di Kota Nanin selama lima hari.

Ratusan Juta Rupiah

Dengan demikian, para wakil rakyat yang terhormat dengan petugas dari kantor mitra kerjanya ke Tiongkok bukan nglencer, wisata, tetapi kerja untuk rakyat dan Kota Solo. Sebagai utusan resmi dari Pemkot Solo, mereka wajib memublikasikan hasil Kunkernya ke publik agar tidak menimbulkan tudingan miring bahwa mereka berwisata gratis yang dibalut dengan program yang ditajuki “Kunker”.

Diperoleh keterangan, Kunker gabungan anggota Komisi I dan Kantor Bagian Kerja Sama maupun Komisi III dan Disperindag ini menelan biaya ratusan juta rupiah. Per gundul, orang, menghabiskan biaya hampir Rp 40 juta. Biaya yang bersumber dari APBD Solo 2015 ini digunakan, antara lain, membayar tiket montor mabur dan menginap di hotel berbintang. Oleh sebab itu, sekali lagi, hukumnya wajib bagi mereka untuk mengumumkan hasil Kunkernya ke publik karena dana yang dipakainya adalah uang rakyat.

Di mata masyarakat, menjadi wakil rakyat itu akan lebih enak ketimbang menjadi rakyat. Mereka hidup nyaman dengan segala fasilitas, merasa paling benar dan paling tahu, bebas berkoar-koar seenaknya. Dan, bisa pula jalan-jalan ke luar negeri tanpa ongkos dari kocek pribadi. Tak lupa pula selama berada di kota atau daerah yang dikunjungi, mereka ber-selfie ria di tempat-tempat yang elok, lalu dipasang di DP BBM-nya.

Buktinya, di tataran nasional, misalnya, wakil rakyat cuek saja mengajukan mega proyek gedung baru yang anggarannya mencapai hampir Rp 3 triliun. Padahal, usulan para legislator di Senayan itu adalah proyek basi dan selalu ditolak rakyat yang mereka wakili setiap kali diajukan. Yang aneh lagi, muncul lagi rencana kenaikan tunjangan. Mereka rupanya lupa bahwa tunjangannya sudah berderet-deret. Dan yang membuat kita ngelus dada, usulan itu diajukan di tengah rakyat yang sekarang ekonominya sedang kocar-kacir.

Tidak Elok     

Kok tega-teganya mereka yang punya seabrek fasilitas ini, minta fasilitas dan kenaikan tunjangan saat rakyat melemah daya belinya? Padahal, sebelumnya sudah gaduh ketika ada wakil rakyat di Senayan menyelipkan agenda bertemu Donald Trump, salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat (AS). Pertemuan mereka lakukan seusai menghadiri pertemuan antarparlemen di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS.

Para pakar politik mengecam pertemuan yang tak diagendakan itu. Bahwa dalam keadaban berpolitik, pertemuan dengan satu bakal calon presiden itu sungguh tidak elok. Jika ingin bertemu, menurut pakar politik Subhan SD, semestinya semua kandidat presiden ditemui. Bagaimanapun, para wakil rakyat itu pergi ke New York atas nama negara dan bangsa. Sayangnya, sekarang ini kita hidup dalam panggung politik yang tidak punya keadaban.

Pertemuan itu pun bisa kita maknai intensi atau sinyal keberpihakan orang Indonesia kepada Trump. Apalagi, ketika Trump bertanya apakah rakyat Indonesia suka kepada dirinya, lalu dijawab “ya”. Tentu jawaban basa-basi ini berimplikasi luas. Di AS, Trump kerap bersikap kontroversial, bahkan dianggap berbahaya. Antara lain, terkait dengan sikap dia yang rasis.

Seorang kolega saya yang dosen secara guyon  kemarin (27/9) bilang, “Seandainya menjadi wakil rakyat, saya akan lebih mengasah kepekaan, rasa malu, dan makin tahu diri di tengah zaman penuh hipokrit ini.”

Kolega itu benar. Bahwa secara teoretik, wakil rakyat harus mengurus semua rakyat, bukan cuma yang memilihnya (di daerah pemilihan masing-masing) saat pemilu. Wakil rakyat juga berperan agen perantara (the people’s agents) sehingga harus mengikuti kehendak rakyat, bukan memilih kehendak sendiri.

Semoga wakil rakyat Solo senantiasa mengikuti kehendak rakyat, dan memboroskan dana yang tersimpan di APBD. Pertanyaannya, apakah Kunker Komisi I dan III DPRD Solo ke Tiongkok itu kehendak rakyat?