JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Polisi dan Budaya Kekerasan

OPINI: Polisi dan Budaya Kekerasan

140
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

Eko Susanto

Penulis tinggal di Kampung Jetis, Banjarsari, Solo

 

Membaca  headline Harian Joglosemar, Oknum Polisi Bakar Warga, Selasa (15/9/2015), terus terang bulu kuduk saya merinding. Tak bisa membayangkan, bagaimana reaksi korban saat dibakar korps baju cokelat itu dengan kawan-kawannya dan kesakitan yang dirasakannya. Akibat kejadian tersebut, korban Edi Susanto (18), menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta. Sedangkan para pelaku termasuk polisi itu sudah diamankan. Terlepas dari itu semua, duduk perkara dan keterlibatan polisi tersebut masih diselidiki Polres Boyolali.

Masih lekat dalam ingatan kita, pada 1 Juli 2015 lalu, koprs baju cokelat baru saja merayakan HUT ke-69 Bhayangkara. Salah satu poin penting dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta Polri untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya pelayanan kepada masyarakat tidak dipersulit dan berbelit-belit. Amanat yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut bila dicerna secara mendalam, sarat penuh makna. Terlebih lagi hal tersebut, bila dipahami oleh seluruh korps baju cokelat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang kepolisian dapat dirinci yang bersifat preventif yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaca pada UU tersebut, setiap kita mendatangi kantor kepolisian akan menemukan tulisan 3P (Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan). Perlindungan, pengayoman dan pelayanan tersebut tak lain ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Melayani masyarakat yang membutuhkannya dengan tulus ikhlas, bukan sebaliknya mempersulit dan njelimet.

Kejadian yang menimpa dua warga Desa Blagung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali menjadi korban penganiayaan dan pembakaran dengan tuduhan menjadi pelaku pencurian. Tragis, korban yang dituduh menjadi pelaku pencurian berakhir dengan dianiaya. Salah satu korban bahkan mengalami luka bakar dan kini dirawat di RSI Surakarta.

Dari enam pelaku penganiayaan dan pembakaran terhadap dua korban yang telah diamankan, salah satunya polisi berpangkat Brigadir Dua TI (23), anggota Polres Wonogiri, sebagaimana dimuat Harian Joglosemar, Selasa (15/9/2015). Berangkat dari kasus tersebut, semakin memperlihatkan kepada publik kinerja polisi dalam menangani kasus pencurian masih mengedepankan budaya kekerasan. Bahkan, kalau memperhatikan kronologisnya, kedua korban dijemput dengan mobil, kemudian diinterogasi di jalan oleh TI dan kawan-kawannya. Diduga saat diinterogasi kedua orang tersebut tak mengakui perbuatan pencurian, kemudian sebagai pelajaran mereka menganiaya dan membakar.

Atas kejadian tersebut, publik akan semakin mencibir terhadap kinerja kepolisian. Pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang selama ini selalu dikampanyekan, rupanya masih sekadar live service. Sepertinya slogan tersebut belum dihayati dan dicerna oleh segenap personel kepolisian. Terlebih lagi harapan polisi sebagai polisi sahabat rakyat yang humanis, akan semakin jauh dari kenyataan. Sayang, jika nantinya warga masyarakat sudah tak lagi mempercayai polisi dalam menangani kasus pencurian. Terutama dalam upaya penyidikan untuk pengungkapan kasus pencurian yang masih mengedepankan budaya kekerasan.

Publik masih akan menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Polres Boyolali terkait keterlibatan anggota Polres Wonogiri Bripda TI, tersebut. Penyidik diharapkan terbuka kepada korban dan keluarganya serta menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya keterlibatan sejauh mana. Hal tersebut sangat penting, karena masyarakat akan menguji sejauh mana polisi benar-benar transparan dalam menangani kasus yang melibatkan personelnya. Kendati jika dilihat dari jenjang kepangkatannya dan usianya, Bripda TI, relatif masih muda. Terlepas dari itu, entah yang bersangkutan masih mengedepankan emosional dan budaya kekerasan, namun jelas menciderai korps baju cokelat. Atas kejadian tersebut, kini menambah daftar panjang bahwa budaya kekerasan sepertinya masih melekat pada polisi. Kendati hal tersebut, sebenarnya telah berulang kali disampaikan pimpinan Polri, bahwa polisi menghindari dan menjauhkan dari kekerasan dalam menangani kasus.

Jika dari hasil penyidikan nantinya diketahui Bripda TI benar-benar terlibat, proses penyidikan harus benar-benar transparan. Terkait dalam penyidikan kasus dugaan penganiayaan dan pembakaran yang dilakukan polisi berpangkat Bripda TI ini, perlu adanya pengawasan baik itu dilakukan LSM maupun masyarakat sendiri. Pertama, elemen masyarakat harus ikut mengawasi proses penyidikan yang tengah berjalan ini. Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar penyidikan tidak dibelok-belokan dan sesuai dengan kejadian yang menimpa pada korban maupun kronologis kasus sebenarnya. Selain itu, perlu didalami motif terhadap kasus yang terjadi ini.

Kedua, jika memang polisi tersebut terlibat dalam kasus tersebut, namanya harus dibuka kepada publik. Hal ini, menurut hemat penulis perlu agar masyarakat mengetahui identitas aslinya bukan sekadar inisial, sekaligus sebagai sanksi sosial biar mereka malu. Bahwa apa yang mereka lakukan tersebut salah dan telah mencoreng korps baju cokelat. Sekalipun saat kejadian, dia (polisi) lepas piket, namun bagaimanapun tetap melekat jika dirinya polisi yang semestinya mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

Ketiga, jika memang terbukti perlu dikawal proses penyidikan hingga di Pengadilan. Bahkan, selama proses penyidikan perlu dilakukan pengawalan, terlebih setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Biar hukum yang berbicara dan ketuk palu majelis hakim nantinya sangat ditunggu publik untuk mengetahui hasil akhir duduk perkaranya. Selain itu, jika terbukti melanggar sanksi indisipliner atau istilahnya sidang kode etik di kepolisian, semestinya nantinya dilakukan.

Sebaliknya, jika memang dari hasil penyidikan nantinya tidak ditemukan keterlibatan Bripda TI dan peran sertanya dalam aksi penganiayaan serta pembakaran tersebut, perlu direhabilitasi nama baiknya. Sudah saatnya, rehabilitasi nama baik mulai dikampanyekan agar tidak muncul cap miring di masyarakat. Mengingat sejauh ini masih ada stigma negatif di masyarakat, orang yang berurusan dengan polisi selalu dicap negatif.

Belajar dari kasus di Simo, Boyolali tersebut, sudah sepatutnya kampanye polisi sahabat rakyat dan polisi yang humanis kembali di-review. Penulis yang merupakan bagian dari salah satu warga negara Indonesia, mendambakan polisi yang merakyat, humanis dan ikhlas saat melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat. Sudah saatnya tak terdengar lagi, bila berurusan dengan polisi berbelit-belit dan njelimet. Serta tak ada ujung-ujungnya harus mengeluarkan duit, namun yang dilakukan benar-benar semata-mata karena tugas negara. Harapannya, polisi saat melayani masyarakat dengan ramah, santun dan humanis. Kita hanya berharap saja. Semoga harapan ini didengar korps baju cokelat dan kasus dari Simo, bisa jadi pelajaran bagi polisi untuk lebih teliti serta berhati-hati dalam melakukan pengungkapan berbagai kasus kriminalitas. Semoga saja!

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here