OPINI: Rakyat Gadaikan Hak Suaranya

OPINI: Rakyat Gadaikan Hak Suaranya

106
Ilustrasi
Ilustrasi

Begog D Winarso

Mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Solo

 

Masyarakat Surokartan (eks-Karesidenan Surakarta) pantas bersyukur dan memberikan apresiasi positif kepada calon kepala daerah dan pendukungnya. Pasalnya, hingga memasuki tahapan  kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 sekarang ini – enam dari tujuh daerah yang 9 Desember mendatang menyelenggarakan Pilkada dalam kondisi adem ayem alias aman, tenteram dan damai. Tak ada gejolak atau gesekan yang mengancam kondusivitas daerah.

Rupanya para elite partai (pengusung dan pendukung) beserta kader maupun simpatisannya menyadari bahwa Pilkada langsung sebagai hajatan demokrasi yang tabu untuk dicederai dari sisi mana pun. Termasuk kampanye ugal-ugalan: mengerahkan massa bersepeda motor dalam jumlah banyak yang mendominasi jalanan dengan menggeber gas sak senenge wudele dewe. Para pasangan calon kepala daerah rupanya pula komit dengan kesepakatan kampanye damai yang telah mereka tanda tangani di hadapan petinggi KPU di daerahnya masing-masing.

Apabila suasana kondusif bisa terwujud hingga hari H (penyelenggaraan) Pilkada maupun pasca pelantikan calon pemenang sebagai kepala daerah, masyarakat Surokartan terutama yang menggelar Pilkada, yakni Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Sragen pasti merasa lega. Masyarakat yang dalam Pilkada “terbelah” karena beda pilihan serta-merta guyub rukun, bersatu lagi, mendukung sekaligus mengawasi pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Masyarakat akan pula kompak bersenandung: partai politik ( di daerahnya) yang punya tugas, antara lain menyiapkan calon pemimpin pemerintahan telah menjalankan praktek demokrasi dengan bijak dan elegan lewat Pilkada.

Namun, di sisi lain penyelenggaraan Pilkada di Surokartan kali ini cenderung sama dengan Pilkada langsung sebelumnya: masih jauh dari idealisme demokrasi substantif karena ternoda adanya praktek politik uang (money politics). Mencuat rumor beberapa partai pengusung dan pendukung pasangan calon kepala daerah menarik uang mahar yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Bahkan partai pengsung memasang tarif mahar Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.

Politik Dinasti    

Mahar atau uang perahu dikenakan terutama bagi calon yang bukan berasal dari kader partai pengusung maupun pendukung. Mereka kebanyakan adalah pengusaha dan mantan pejabat pemerintah. Politik dinasti pun kian berkembang dalam Pilkada serentak kali ini. Di Kabupaten Klaten, misalnya, Sri Mulyani, istri Bupati Klaten periode 2010-2015 Sunarna (kini Ketua DPC PDI Perjuangan), maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Sri Hartini (calon bupati) lewat kendaraan PDI Perjuangan (PDIP).

Sri Hartini adalah Wakil Bupati Klaten (2010-2015) merupakan istri Haryanto (almarhum), Bupati Klaten periode 1999-2004 yang diusung (PDIP). Salah satu anak pasangan itu, yakni Andi Purnomo duduk sebagai anggota DPRD Klaten periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari PDIP. Andi – sapaan akrabnya – di DPRD (kini) menjabat kursi yang dikenal “basah”, yaitu Ketua Komisi IV.

Fenomena uang mahar dan politik dinasti terjadi hampir di semua daerah di negara kita yang awal Desember nanti serentak menggelar Pilkada.  Pun terjadi ironi lain, yaitu pembelian suara pemilih. Praktik busuk yang masuk kategori money politics ini selain didorong faktor minimnya kemampuan berdemokrasi oleh kebanyakan rakyat, juga akibat kondisi perekonomian negara kita yang saat ini megap-megap alias terpuruk. Rakyat di tataran menengah-bawah menjerit-jerit karena daya beli mereka merosot drastis.

Mereka sangat butuh dana segar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Sembako dan semacamnya) yang sekarang harganya melonjak-lonjak. Beberapa pakar ekonomi dan politik menyebut bahwa sekarang ini bukan zaman normal: zaman larang pangan lan papan. Maka, bukan basa-basi jika pakar politik M Subhan SD mempertanyakan:  “Dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, di manakah sense of crisis para pemimpin negara kita.”

Kita sarujuk dengan pandangan Subhan. Bahwa secara kasat mata terlihat masalah selalu saja tak teratasi, datang silih berganti. Dari soal pemberantasan korupsi yang terkesan tebang pilih, perebutan dan permintaan kekuasaan (baca: jabatan di pemerintahan), rebutan proyek di kementrian dan BUMN hingga sikap wakil rakyat di Senayan –  yang tak malu meminta mega proyek gedung baru yang nilainya sekitar Rp2,7 triliun.

Dampak dari itu menimbulkan kegaduhan di banyak hal yang merugikan rakyat kebanyakan atau wong cilik  hidupnya menjadi susah. Maka, untuk mempertahankan kehidupannya mereka menempuh jalan pintas. Yaitu, menggadaikan atau menjual suaranya kepada calon kepala daerah.  “ Saya pada Pilkada nanti, nyoblos siapa yang bayar. Zaman opo-opo larang ini, orang seperti saya ini butuh sekali duwit untuk beli sembako,” kata Darmin – sebut saja begitu – warga sebuah desa di Kecamatan Jatisrono, Wonogiri.

Beberapa tetangga Darmin juga mengatakan hal sama saat  ditanya siapa calon bupati yang akan dipilihnya pada Pilkada nanti. Mereka mengemukakan, pengalaman selama ini siapa yang jadi bupati, orang miskin seperti mereka tetap miskin – tak direken oleh orang yang dulu dipilihnya pada Pilkada.  “Sebab itu, dan juga karena sangat sulit cari uang, saya akan pilih siapa yang bayar,” terang salah satu tetangga Darmin yang bekerja sebagai petani.

Darmin dan para tetangganya mengaku terus terang, oleh tim sukses salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati telah diberi satu paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng dan gula pasir. Tim sukses yang datang dengan mobil jip – bergambar pasangan calon tersebut – juga menjanjikan akan memberi uang Rp 50.000  kepada setiap warga desa (yang punya hak pilih) asalkan memilih calonnya.

Fenomena pembagian Sembako dan uang kepada warga pemilih itu, menurut banyak pihak, juga terjadi di daerah lain di wilayah Surokartan yang menggelar Pilkada. Selain kesulitan ekonomi, rakyat rupanya sudah paham bahwa dalam politik yang ada hanya kepentingan sehingga mereka pun bersikap sama dalam Pilkada: “Kamu dapat apa, dan saya dapat apa”. Pun pendidikan politik kepada masyarakat berjalan hanya asal-asalan. Itulah potret buram politik di negara kita.

Diakui atau tidak, politik uang atau pembelian suara dalam hampir semua gawe demokrasi: Pemilu Legislatif, Pilkada, Pilpres, dan Pemilu Kepala Desa senantiasa marak di hampir semua daerah. Dengan demikian, minat rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam segala gawe demokrasi itu cukup besar. Demokratis dalam konteks ini apakah layak diartikan proses Pemilu (kepala desa, kepala daerah, legislatif, dan presiden) dilakukan secara bersih, adil, dan jujur?

Partisipasi dengan dasar suaranya digadaikan atau dibeli ini bisa diartikan rakyat (pemilih) cenderung menitikberatkan tanpa pertimbangan rasional dalam menentukan pemimpinnya. Mereka datang dan nyoblos di TPS karena dibayar. Maka, demokrasi dalam Pilkada dan sejenisnya bisa kita labeli demokrasi semu.

Preferensi rakyat dalam memilih calon berpedoman pada pembelian suara. Bukan karena integritas, kapabilitas, dan kompetensi. Karena itu, aspek-aspek rasional nyaris terkubur dan aspek finansial membesar. Salah siapa? Yang pasti, yang terjadi selama ini adalah pendangkalan pendidikan politik yang berintegritas bagi pemilih. Para elite partai sibuk sendiri dengan kepentingan pragmatis.

 

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR