OPINI: Sarjana dan Gerakan Kewirausahaan

OPINI: Sarjana dan Gerakan Kewirausahaan

361
ilustrasi
ilustrasi

M Dalhar

Alumnus Universitas Sebelas Maret Surakarta

 

Bagi sebagian lulusan perguruan tinggi, hidup di pedesaan merupakan sebuah tantangan. Berbagai ide menarik yang dibawa dari kampus tidak sepenuhnya dapat diterima dan mudah diterapkan di tengah masyarakat.

Sering kali gagasan-gagasan ideal membangun desa tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak ide yang diwacanakan para lulusan perguruan tinggi asal pedesaan hanya tinggal angan-angan alias tidak terealisasi. Gerakan kewirausahaan yang banyak disuarakan di kampus misalnya.

Secara kasat mata, upaya ini sangat efektif karena setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran. Tidak menutup kemungkinan pula akan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Dengan berwirausaha, otomatis angka pengangguran pun akan berkurang. Orang-orang pun tidak harus lagi merantau ke kota atau ke luar negeri menjadi TKI.

Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional (Sakernas) BPS sampai Februari 2015 angka pengangguran mencapai 7,5 juta atau 5,81 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,96 juta adalah pengangguran usia muda. Dapat dibayangkan akan semakin bertambah banyak angka pengangguran jika mayoritas masyarakat kita hanya menunggu dan menunggu lowongan pekerjaan. Berwirausaha, utamanya di pedesaan dapat menjadi pilihan untuk mengurai permasalahan ini.

Sayangnya gagasan kewirausahaan belum sepenuhnya disadari oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Dalam mental (mindset) masyarakat, idealnya setelah menyelesaikan pendidikan seseorang selayaknya bekerja di perusahaan, sekolah atau lembaga bergengsi lainnya. Kewirausahaan masih belum dijadikan pilihan strategis karena dipandang memiliki masa depan yang belum pasti. Bisa jadi berhasil atau sebaliknya. Kemungkinan untuk berhasil dan gagal sama besarnya. Kondisi ini berbeda dengan bekerja di kantor atau menjadi pegawai.

Selain itu, ada anggapan bahwa status sosial menjadi seorang bekerja di kantor jauh lebih bergengsi daripada seorang yang baru merintis usaha. Padahal antara berwirausaha dan bekerja di kantor bukan sesuatu yang harus dipisahkan.

Ada banyak orang yang berwirausaha tetapi juga bekerja di kantor. Berwirausaha tidak harus meninggalkan pekerjaan. Pekerjaan di kantor tidak semata urusan gaji, tetapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan minat dan bakat atau mengembangkan bisnis yang dimiliki. Antara bekerja di kantor dan berwirausaha dapat berjalan beriringan.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Sering kali, ketakutan mengambil risiko menjadikan sebagian dari para sarjana asal pedesaan gagap dan enggan untuk tinggal di kampung halaman. Desa dianggap tidak mampu menjadi sarana untuk mengeksplorasi diri. Kewirausahaan belum dapat dilakukan karena masih kurangnya kapasitas diri dan lingkungan yang kurang mendukung.

Alhasil, setelah lulus banyak yang lebih memilih di kota sebagai tempat berkarier karena lebih menjanjikan, bagi dari segi peluang maupun finansial. Kota pun menjadi ramai oleh para perantau. Ramainya kota menjadi potensi besar untuk berwirausaha. Ada beragam usaha yang dapat dilakukan seperti kuliner, penginapan, travel, pendidikan, atau bidang jasa lainnya.

Tantangan

Dibandingkan dengan perkotaan, wilayah pedesaan secara umum dapat dikatakan masih tertinggal, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, keramaian, maupun kemudahan akses informasi. Tidak produktifnya potensi di pedesaan menjadikan desa sepi. Banyak orang yang harus bekerja di kota untuk mendapatkan nafkah.

Mengurai permasalahan di pedesaan, pemerintah menciptakan berbagai program dengan sasaran utama adalah desa. Program Dana Desa atau pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (PSP-3) adalah upaya pemerintah untuk memajukan desa. Dari program ini dapat diarahkan untuk mengembangkan kewirausahaan di pedesaan yang belum tergarap. Mengingat pula, masih banyak lahan dan potensi lainnya di desa yang belum dikelola secara optimal.

Mengapa wirausaha? Idealnya, untuk menjadi negara yang sejahtera sedikitnya 2 persen dari total penduduk sebuah negara adalah pengusaha. Sampai saat ini, Indonesia baru mencapai 1,65 persen. Jumlah ini jauh tertinggal dengan Malaysia yang sudah mencapai 4 persen dan Thailand yang mencapai 7 persen.

Program kewirausahaan ini juga sejalan dengan program dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan 28 ribu pengusaha di tahun 2015. Bantuan modal, pelatihan dan pendampingan akan difasilitasi oleh kementerian terkait. Sebagai seorang pemuda yang memiliki semangat, para lulusan perguruan tinggi yang memiliki minat berwirausaha dan kepedulian dapat menjadi salah satu penggerak dari program ini. Peran serta para sarjana ini dapat dimaknai sebagai salah satu pengabdian pada lingkungan sekitar.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Program ini sudah selayaknya disambut dengan gembira oleh masyarakat. Meski demikian ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi sedini mungkin agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pertama, belum populernya kewirausahaan di pedesaan. Hal ini terjadi karena minimnya akses informasi di pedesaan. Berbeda dengan di kota di mana informasi dan berbagai bantuan program pemerintah maupun swasta mudah didapatkan. Dampaknya, bagi sebagian masyarakat pedesaan, mindset yang dominan adalah kerja dan kerja. Sangat jarang yang memiliki inisiatif untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, kondisi masyarakat yang mulai pragmatis menjadikan pertimbangan tersendiri. Belajar dari pengalaman di masa lalu, ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan maksimal karena bantuan yang diberikan habis. Jangan sampai batuan yang seharusnya untuk berwirausaha justru dimanipulasi dan digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Kedua, penggalian potensi wilayah. Analisis ini penting dilakukan, agar usaha yang kelak akan dijalankan berjangka panjang. Pemilihan bibit-bibit calon pengusaha, ketersediaan bahan, teknologi dan tenaga ahli juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai rencana usaha hanya menjadi rencana.

Ketiga, penguatan manajemen dan monitoring program. Kelemahan melakukan evaluasi ini yang Sering kali menjadikan program tidak berjalan maksimal. Dibutuhkan tolok ukur keberhasilan yang jelas. Sangat disayangkan jika program yang menghabiskan banyak anggaran tidak memiliki hasil yang maksimal, yakni tercipta 28 ribu pengusaha dan mengurangi angka pengangguran.

Peran serta pemerintah dalam memberikan proteksi juga diperlukan setelah usaha didirikan. Peran ini dapat diwujudkan dengan membuat regulasi yang melindungi produk-produk lokal. Jangan sampai demi kepentingan tertentu para pengusaha yang notabene masih baru dibiarkan berkompetisi secara bebas dengan produk-produk impor. Terlebih tidak lama lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di awal 2016 mendatang.

BAGIKAN