JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Panwaslu Solo Kritik Alat Peraga Kampanye yang Nebeng Fasilitas Panggung Pemkot

Panwaslu Solo Kritik Alat Peraga Kampanye yang Nebeng Fasilitas Panggung Pemkot

52
Ilustrasi Alat Peraga Kampanye
Ilustrasi Alat Peraga Kampanye

SOLO– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surakarta menilai banyak alat peraga kampanye (APK) yang terpasang tidak pada tempatnya. Yang mana banyak APK dipasang di fasilitas panggung iklan yang sudah tersedia dan itu milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Menurutnya APK tersebut harusnya dibuat kontruksi tersendiri oleh pemenang lelang melalui bambu.

“Banyak ditemukan APK dipasang di tempat pemasangan spanduk yang disediakan Pemkot, tiang listrik maupun pohon. Kami sejak awal sudah merekomendasi pemasangan APK dengan memakai fasilitas yang dimiliki Pemkot, tapi kontruksi dibuat oleh pemenang tender sendiri,” terang Ketua Panwaslu Surakarta, Sri Sumanta, Selasa (29/9/2015).

Kalau untuk lokasi tempat atau wilayahnya memang itu sudah disepakati sedangkan konstruksinya tidak. Harusnya itu kontruksi pemasangan APK dibuat sendiri oleh pemenang lelang, bukan nebeng memakai lokasi yang sudah ada. Ini menandakan ada sejumlah biaya yang tidak dikeluarkan, karena anggaran untuk pemasangan APK dengan kontruksi sudah ada.

“Kalau pakai lokasi yang sudah ada itu maka ada biaya yang tidak dikeluarkan, ini bisa diaudit,” kata dia.

Untuk masalah ini, lanjut dia, Panwaslu menemukan ada sekitar 10 pemasangan APK yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti di Sriwedari maupun Tipes.

“Itu harus dikembalikan pada aturan awal sesuai koordinasi, yang mana membuat kontruksi sendiri dengan anggaran yang sudah siap. Kami akan merekomendasikan buat KPU untuk patuh dan taat kepada perjanjian,” sambungnya.

Pembina Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan (Asppro) Surakarta, Muh Qoyyim menyatakan jika pemasangan APK di lokasi yang sudah ada itu jelas sangat merugikan bagi biro iklan. Padahal itu bukan lokasi untuk APK, harusnya itu membuat kontruksi sendiri.

“Itu jelas sangat merugikan kami saat akan memasang spanduk tapi ada APK. Mau di copot jelas malah melanggar nanti akhirnya tidak jadi, kami sudah komunikasikan ini ke KPU,” pungkas dia.

Sementara itu Ketua KPU Surakarta, Agus Sulistyo mengatakan tidak ada anggaran untuk pembuatan kontruksi untuk APK. Kalau itu dibuatkan maka itu justru disebut baliho dan ini sudah dapat ijin dari Pemkot.

“Tidak ada anggaran untuk kontruksi, nilai kontrak pengadaan dan pemasangan APK itu sebesar Rp 247 juta jumlah itu lebih kecil dari Pagu Anggaran sebesar Rp 555 juta,” pungkas dia.

Ari Welianto

BAGIKAN