JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pasangan Sugiyamto-Joko Saptono Waspadai Mobilisasi PNS dan Aparat Desa di Pilkada Sragen

Pasangan Sugiyamto-Joko Saptono Waspadai Mobilisasi PNS dan Aparat Desa di Pilkada Sragen

201
BAGIKAN

1005-headshot-sugiyamtoSRAGEN– Pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati dari koalisi PDIP-Demokrat-Nasdem, Sugiyamto-Joko Saptono (SUKO) mewaspadai potensi pelanggaran netralitas dan mobilisasi PNS untuk mendukung salah satu paslon tertentu di Pilkada Sragen. Bahkan, pasangan ini mengaku sudah memegang bukti-bukti beberapa pelanggaran PNS berkampanye dan segera akan melaporkannya ke Panwaslu.

Hal itu disampaikan balon bupati Sugiyamto saat menghadiri konsolidasi pengurus, kader dan simpatisan PDIP wilayah Kecamatan Sragen di Sekretariat DPC PDIP Sragen, dua hari lalu. Ia mengatakan saat ini yang paling diwaspadainya adalah potensi pelanggaran netralitas PNS dan birokrasi.

Seperti indikasi pergerakan dan pengerahan birokrasi dan perangkat desa maupun kades untuk mendukung salah satu paslon. Tidak hanya itu, kerawanan lainnya adalah keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye bahkan ikut aktif menggalang massa untuk paslon tertentu.

“Itu yang sangat kami waspadai. Dan kami juga sudah ada foto-foto bukti PNS maupun Kades ikut kampanye. Pakai atribut paslon,” paparnya kepada Joglosemar.

Menurutnya, potensi pelanggaran netralitas birokrasi itu tidak bisa dibiarkan karena dan semua pihak harus ikut mengawasi. Pihaknya juga berharap Panwaslu bisa tegas melakukan pengawasan dan memproses jika ada laporan atau temuan terkait indikasi ketidaknetralan birokrat.

Perihal bukti foto Kades berkampanye itu, Sugiyamto mengaku timnya sudah menyiapkan dan pada saatnya akan dilaporkan ke Panwaslu.

Sementara Cawabupnya, Joko Saptono menambahkan selain pelanggaran netralitas birokrasi, hal lain yang juga diwaspadai adalah potensi money politiks di Pilkada. Selain berkomitmen tidak akan melakukan money politik, pasangannya juga akan mengawal dan mewaspadai adanya paslon lain yang melakukan money politik.

“Kita akan gerakkan pemantau dan saksi-saksi hingga TPS. Mereka akan kita tugaskan mengawal DPS, penyelenggaraan sampai potensi money politik,” jelasnya.

Terpisah, anggota Panwaslu Sragen, Heru Cahyono mengatakan sejauh ini untuk laporan dugaan pelanggaran netralitas PNS yang secara resmi dilaporkan masyarakat belum ada.

Namun jika tindakan pencegahan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilakukan oleh Panwascam Karangmalang terhadap calon petahana sekaligus bupati Agus Fatchur Rahman saat menghadiri gerak jalan di Margoasri, Karangmalang dan hendak mengarah kampanye.

“Saat itu karena yang bersangkutan tidak izin cuti, akhirnya dilarang oleh Panwascam,” jelasnya.

Wardoyo