Pemerintah Jamin Tak Ada Upaya Pelumpuhan KPK

Pemerintah Jamin Tak Ada Upaya Pelumpuhan KPK

44
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan dilumpuhkan berkaitan dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Ada perbedaan pandangan, yang pasti tidak akan KPK jadi lumpuh gara-gara itu,” kata Yasonna di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Komisi III dan Kemenkumham mewakili pemerintah sedang membahas RUU KUHP, namun rancangan itu memasukkan delik korupsi sehingga dapat berdampak pada KPK yang merupakan lembaga penegak hukum yang khusus mengurus korupsi (lex specialis) dan bukan bersifat umum seperti KUHP (lex generalis).

Baca Juga :  Ini Semangat Juang Penderita Kanker Payudara yang Patut Diapresiasi

“Karena di buku kesatu juga diatur bahwa ini delik umum. Kalau ada delik umum tetap dihargai delik khusus yang ada karena kewenangan KPK kan tidak dipangkas,” tambah Yasonna.

Yasonna menjamin RUU KUHP bertujuan untuk membuat kodefikasi hukum Indonesia.

“Tidak berarti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menjadi bubar dengan delik terorirsme ada di KUHP. Delik pencucian uang jadi hilang, ya enggak. Ini kan tetap kewenangan penegakan hukum. KPK tetap dipertahankan. Lex specialisnya ada di dalam buku satu yang belum dibahas ada ketentuan itu. Orang liatnya sepotong-sepotong,” tegas Yasonna.

Baca Juga :  Perenang Muda Kota Solo Pilih Konsentrasi ke Jakarta

KPK sendiri, seperti dinyatakan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, telah meminta agar tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak dimasukkan ke RUU KUHP.

Desca Lidya Natalia | Antara

BAGIKAN