JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sragen Tak Akan Lepas Lahan Lestari

Pemkab Sragen Tak Akan Lepas Lahan Lestari

97
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Pemkab Sragen menegaskan akan tetap mempertahankan keberadaan sekitar 30.000-35.000 hektare lahan lestari untuk pertanian teknis di wilayah Bumi Sukowati. Selain mengacu peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keberadaan lahan lestari itu juga terkait penunjukan Sragen oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan Pemkab tidak akan membabi buta meloloskan izin investor di lahan pertanian teknis karena sudah ada pedoman Perda RTRW No.11/2012 dan Perda Lingkungan Hidup.

Selain berhadapan dengan sanksi pidana, pelanggaran alihfungsi juga dikhawatirkan akan berimbas pada menyusutnya lahan pertanian teknis. Padahal, Sragen selama ini sudah ditunjuk pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Perda RTRW sudah mengatur mana kawasan yang harus tetap hijau, mana yang untuk industri, mana yang untuk pertanian teknis. Jadi kita nggak akan menghalalkan segala cara meloloskan investor kalau yang dipilih kawasan yang bukan peruntukkannya. Sanksinya bisa pidana maksimal 5 tahun denda Rp 1 miliar,” paparnya kemarin.

Kendati demikian, Pemkab tetap membuka lebar-lebar pintu investasi dengan menyediakan lahan industri sekitar 1.454 hektare yang tersebar di 9 kecamatan. Pemkab juga siap meningkatkan infratsuktur menuju areal kawasan untuk industri tersebut.

Kepala Bappeda Sragen, Simon Nugroho Sri Yudanto menjelaskan luas lahan lestari Sragen yang dipatok oleh propinsi beberapa tahun lalu seluas 40.000 hektare. Namun dengan realita adanya pengurangan, termasuk 250 hektare yang terkena proyek tol Solo-Mantingan, menurutnya lahan lestari mestinya juga perlu direvisi. Menurutnya, saat ini target realistis yang kemungkinan akan dipertahankan menjadi lahan lestari ada di kisaran 30.000-35.000 hektare.

Ia justru mengkritisi tidak adanya reward atau fasilitas dari pusat sebagai konsekuensi penunjukan daerah penyangga nasional itu.

Sebab diakuinya program itu seolah telah membelenggu daerah untuk bisa melebarkan sektor industri sementara faktanya dampak industri lebih mampu menaikkan ekonomi dibanding jika hanya dipertahankan menjadi pertanian.

Wardoyo