JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sragen Tak Akan Toleransi Kasus Penyerobotan Tanah Kas Desa Karanganyar

Pemkab Sragen Tak Akan Toleransi Kasus Penyerobotan Tanah Kas Desa Karanganyar

269
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Pemkab Sragen segera turun tangan dan mengkaji ulang indikasi penyerobotan aset desa oleh mantan Kades Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Endah Umi Setiyani (Yeni) yang diketahui mendirikan rumah mewah dan ruko di tanah kas desa. Sementara, Komisi I DPRD menyerukan Pemkab segera bergerak untuk mengusut kasus tersebut, untuk menyelamatkan aset desa dan daerah, mengingat laporan indikasi serupa juga sudah lama terdengar.

“Kalau sudah ada laporan kami akan segera turun ke lapangan. Karena kalau berkaitan dengan aset desa dan kalau mau tukar guling itu prosesnya lama serta ribet,” papar Asisten Pemerintahan dan Tata Pradja Setda Sragen, Wangsit Sukono, kepada wartawan, Minggu (27/9/2015).

Menurut Wangsit, proses tukar guling tanah kas desa tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah mendapat persetujuan BPD, tim baru turun ke lapangan dan kalau sudah memenuhi persyaratan baru diajukan proses permohonan ke Pemkab di atasnya. Selain persetujuan di tingkatan desa, proses tukar guling tanah kas desa juga harus mendapatkan rekomendasi Bupati dan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.

Tak hanya itu, ganti tanah yang akan ditukar guling minimal juga harus setara bahkan dalam aturannya tanah penggantinya harus lebih baik dari tanah kas desa yang ditukar. Setelah dari bawah komplit, nantinya tim dari Provinsi Jawa Tengah baru menindaklanjuti dengan mengeceknya.

Senada, Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Sragen, Mulyono menegaskan mengacu Permendagri No. 4/2007 proses tukar guling harus sampai tingkat Provinsi, yakni Gubernur Jawa Tengah. Lantas harus mendapat rekomendasi camat, persetujuan bupati dan gubernur, baru kemudian bisa dilaksanakan tukar guling.

Perihal kasus rumah dan ruko mantan Kades yang didirikan di tanah kas desa seluas 120 m2 dan kini diprotes warga, pihaknya belum bisa berkomentar dan mengaku akan mengecek ke lokasi terlebih dahulu. Menurutnya jika memang benar terjadi, kemungkinan itu adalah kasus dulu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I, Inggus Subaryoto menambahkan kasus Karanganyar harus diusut tuntas dan jika terbukti menyerobot, maka bangunan harus dibongkar serta tanah dikembalikan lagi ke desa. Sebab, indikasi adanya penyerobotan aset desa oleh oknum perorangan sudah lama terdengar.

“Kalau tidak ada ketegasan bisa-bisa aset desa hilang gara-gara diserobot diam-diam oleh perorangan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tandasnya.

Wardoyo

BAGIKAN