JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sukoharjo Belum Tentukan Sikap Terkait Nasib Honorer K2

Pemkab Sukoharjo Belum Tentukan Sikap Terkait Nasib Honorer K2

125
Honorer K2 Sukoharjo diterima anggota DPRD sebelum demo ke Jakarta, Senin (14/9/2015) | Sofarudin
Honorer K2 Sukoharjo diterima anggota DPRD sebelum demo ke Jakarta, Senin (14/9/2015) | Sofarudin

SUKOHARJO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo belum berani bersikap mengenai janji pemerintah pusat mengangkat sisa tenaga honorer Kategori dua (K2) menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS).

Kepala BKD Sukoharjo, Joko Triyono mengaku sudah mendengar kabar mengenai kebijakan bersyarat yang lahir pasca unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, pihakya belum bisa berbuat apa-apa sebelum ada petunjuk dari pemerintah pusat mengenai kebijakan pegangkatan tenaga honorer K2 di Kota Makmur.

“Kami hanya bisa menunggu peraturan pemerintah pusat. Pasti nanti ada aturannya,” tutur Joko Triyono, Minggu (20/9/2015).

Karena itu, pihaknya juga belum berani berandai-andai mekanisme atau kriteria tenga honorer seperti apa yang akan diangkat nanti. Termasuk belum bisa emastikan apakah mereka akan benar-benar diangkat pada 2016 nanti. Mengingat, kebijakan itu baru sebatas janji bersyarat yang pastinya masih perlu digodog.

“Kita lihat nanti aturan dari pemerintah pusat bagaimana. Apakah nanti pakai tes atau tidak. Kriteria bagaimana? kalau honorer guru itu nanti kriterianya bagaimana?. Pasti nanti ada disitu (peraturan pemerintah),” jelasnya.

Disinggung apakah jika 532 tenaga honorer K2 di Kota Makmur akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jika semuanya diangkat jadi PNS, Joko Triyono menjawab realistis. Menurut dia, jika memang nantinya mereka semua diangkat jadi PNS semuanya, pastinya Dana Alokasi umum (DAU) yang bersumber dari APBN pasti juga akan dinaikkan.

Ketua Forum Tenaga Honorer K2, Sukoharjo, Sutino menginformasikan, terdapat 532 tenaga honorer di seluruh SKPD di Sukoharjo yang belum diangkat menjadi PNS. Sebanyak 435 diantaranya merupakan tenaga honorer dibawah Dinas Pedidikan (Disdik) Sukoharjo.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, Titik Murtini berpendapat, pada dasarnya pengabdian bertahun-tahun para tenaga honorer pantas diapresiasi. Terutama pada tenga pendidikan atau guru yang berada digarda depan pencerdasan bangsa.

“Pengabadian itu memang harus diapresiasi. Terutama para guru,” terangnya.

Mengenai kebijakan pengangkatan tenga honorer K2 rawan disusupi tenaga honorer K2 siluman, Titik Murtini mengatakan, kriteria K2 sudah jelas. Karena itu eksekutif harus memastikan data-data tersebut. Dengan demikian, kesempatan ini nanti tidak dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Aturan K2 masa pengabdian terdaftar 2005. Diluar itu bukan termasuk kelompok K2. Ini yang harus diperjuangkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah merespon tuntutan ribuan tenaga honorer pasca unjukrasa ribuan tenaga honorer. Tercatat sekitar 440.000 orang tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah bersedia mengangkat mereka menjadi PNS tapi dengan sejumlah catatan. Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi menyampaikan, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS dengan berberapa catatan.

Salah satunya pengangkatan bertahap hingga 2019 dan tetap harus mengedepankan ketentuan berlaku dan akan dilakukan proses verifikasi ulang untuk memastikan hanya mereka yang memenuhi syarat dan berhaklah yang diangkat menjadi PNS.

Sofarudin

BAGIKAN