Pemkot Solo Belum Sepakati Usulan Nilai Upah Minimum Kota yang Baru

Pemkot Solo Belum Sepakati Usulan Nilai Upah Minimum Kota yang Baru

74
Ilustrasi
Ilustrasi

SOLO-Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Surakarta menyerahkan dua usulan nilai upah minimum kota (UMK) ke Pejabat (PJ) Walikota Surakarta. Tidak hanya itu, Kepala Dinsosnakertrans Sumartono Kardjo juga akan menyampaikan penjelasan terkait dasar yang dipakai oleh pekerja maupun pengusaha dalam mengusulkan KHL.

Menurut Sumartono, untuk bisa mencapai kesepakatan soal nilai UMK tidak gampang. Karena kedua belah pihak memilik dasar sendiri-sendiri. Maka dari itu, Sumartono pun akan langsung menyerahkan dua usulan UMK kepada Pj Walikota.

“Kesepakatan untuk tidak sepakatan, karena masing-masing punya dasar sendiri dalam menetapkan UMK,” terang Sumartono saat ditemui Joglosemar, Rabu (30/9/2015).

Baca Juga :  Dana Hibah Keraton Kasunanan Surakarta Tertahan, Ini Sebabnya

Sumartono menanbahkan, untuk penghitungan nilai UMK Pengusaha menggunakan perhitungan nilai inflasi per Desember dalam jangka waktu lima tahun. Dari nilai tersebut nantinya akan dilakukan rata-rata untuk menetapkam kisaran UMK. Sementara pekerja hanya menggunakan nilai inflasi yang terjadi pada Desember 2014.

“Apindo tidak setuju dengan perhitungan pekerja, karena saat itu terjadi inflasi yang disebabkan dipaksakannya kenaikan harga BBM. dan mereka menilai dalam tanda kutip nilai itu tidak normal,” ucap Sumartono.

Dengan tidak adanya kesepakatan ini, Dinsosnakertrans pun menyerahkan dua nilai usulan UMK kepada Pj Walikota. Dua usulan tersebut yakni Rp 1.417.892 versi pekerja. Sementara, Apindo Rp 1.386.000.

Baca Juga :  Kusuma Sahid Prince Hotel Solo Gelar General Staf Meeting

Sebelumnya, Pj Walikota Budi Suharto mengatakan akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan besaran UMK. Budi pun mengaku bingung dalam menetapkan besaran UMK. Karena disatu sisi nilai tukar rupiah yang jelas mempengaruhi para pengusaha. Sedangkan, di sisi lain nasib pekerja juga perlu dipikirkan.

“Kita juga harus mempertimbangkan nasib para pekerja, tetapi kita juga tidak melupakan dampak dari pelemahan rupiah terhadap perusahaan,” terang Budi.

Ari Purnomo

BAGIKAN