JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Perceraian Boyolali Tembus 1104 Kasus. 787 Kasus Penggugatnya Istri

Perceraian Boyolali Tembus 1104 Kasus. 787 Kasus Penggugatnya Istri

96
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

BOYOLALI– Sepanjang tahun 2015 ini, Pengadilan Agama (PA) Boyolali menerima perkara perceraian sebanyak 1.104 kasus. Jumlah ini terbilang tinggi dan di atas rata-rata, serta menunjukkan tren peningkatan. Ironisnya, sebagian kasus perceraian tersebut melibatkan PNS.

Data PA Boyolali menyebutkan, dari ribuan kasus perceraian yang dilaporkan sepanjang tahun ini,mayoritas didominasi gugatan yang diajukan pihak istri, yakni sebanyak 787 kasus. Sedangkan sisanya sebanyak 317 kasus merupakan cerai talak yang diajukan pihak suami.

Dari jumlah kasus perceraian tersebut, 1.030 di antaranya hingga Agustus kemarin sudah diputus. Termasuk di antaranya 25 kasus yang merupakan perceraian di kalangan PNS Boyolali. Sedangkan sisanya saat ini tengah dalam proses persidangan.

Ngatirin, Hakim PA Boyolali mengungkapkan, kasus perceraian sejak beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, jarang terjadi tren penurunan kasus perceraian, baik di Boyolali maupun secara nasional.

Hanya saja di Boyolali tahun ini peningkatan kasus cukup tinggi dan di atas rata-rata. Menurut Ngatirin, rata-rata kasus perceraian di Boyolali mencapai 150 kasus tiap bulannya. Namun untuk tahun ini angka perceraian mengalami peningkatan di atas rata-rata.

“Bulan Agustus kemarin kami justru menerima 196 kasus perceraian, baik gugatan maupun talak,” ungkap dia akhir pekan kemarin.

Tingginya angka perceraian di Boyolali salah satunya dipicu persoalan ekonomi. Namun menurut Ngatirin, persoalan ekonomi tersebut kebanyakan hanya faktor turunan munculnya kasus gugatan perceraian. Dijelaskannya, jika dikaji lebih mendalam, faktor utama tingginya kasus perceraian lebih dikarenakan faktor permasalahan moral.

Ditegaskan Ngatirin, meski kondisi ekonomi pas-pasan, tetapi moral baik sang istri maupun suami sama-sama baik, tentunya tak sampai berujung pada kasus perceraian mengingat keduanya akan saling pengertian.

Sementara data di PA, alasan perceraian tertinggi disebabkan pihak suami maupun istri yang meninggalkan kewajibannya, yakni mencapai 581 kasus. Faktor tertinggi kedua yakni munculnya perselisihan secara terus menerus di dalam rumah tangga yang disebabkan pihak ketiga sehingga muncul ketidakharmonisan.

“Ada juga kasus perceraian yang dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hanya saja jumlahnya sangat kecil,” papar dia.

Selain itu juga ada faktor penyebab perceraian yang dipicu ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Namun sama halnya dengan faktor KDRT, faktor ini terbilang relatif sangat kecil.

Ditegaskan Ngatirin, setiap adanya laporan perkara perceraian, PA akan berupaya melakukan mediasi terhadap keduanya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Pada tahapan mediasi tersebut, masing-masing pihak diberikan pengertian mengenai dampak jangka panjang, solusi dan sebagainya. Ironisnya, hampir mayoritas upaya mediasi tersebut diakui Ngatirin gagal mencegah perceraian.

Ario Bhawono