PGRI: Aturan Pengangkatan Honorer K2 Menjadi PNS Tidak Jelas

PGRI: Aturan Pengangkatan Honorer K2 Menjadi PNS Tidak Jelas

101
ilustrasi
ilustrasi

SOLO – Puluhan ribu guru honorer Kategori Dua (K2) mengelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (15/9/2015). Demo puluhan ribu guru honorer K2 yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu, menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menanggapi aksi para guru honer tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Solo, Sugiaryo menuturkan, pemerintah pusat harus memiliki aturan yang jelas terkait penetapan K2 menjadi PNS. Pasalnya selama ini belum ada aturan yang jelas terkait penetapan K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Terkait aturannya pengangkatan K2 menjadi CPNS tahun ini belum selesai revisinya, sedangkan peraturan yang lama akan habis masa berlakunya tahun ini. Oleh karena itu, peraturan yang baru direvisi ini harus jelas dan segera dibuat,”tuturnya, Selasa (15/9).

Menurut Sugiyarto salah satu pemicu aksi demo para K2 di Jakarta itu ataupun keresahan sekitar 300 guru honorer di Solo,terkait dengan peraturan tersebut dan juga memoratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Revisi Peraturan Pemerintah [PP] 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ini jangan sampai memakan waktu yang lama. Harusnya tahun ini bisa selesai, karena pemerintah berjanji 2015 ini ada tahap kedua penetapan K2 menjadi CPNS,”jelasnya.

Sugiaryo melanjutkan, akibat revisi peraturan yang tidak jelas ini, bisa menimbulkan berbagai macam isu di kalangan guru honorer. Semisal terkait umur, muncul isu bahwa guru honerer yang berumur diatas 46 tahun tidak akan diangkat menjadi CPNS.

“Saya rasa isu-isu itu yang membuat para guru honorer resah. Saya harap pemerintah juga memperhatikan pengabdian mereka juga. Dan sekali lagi peraturan terkait pengangkatan K2 juga harus jelas,”tegasnya.

Terkait anggaran pengangkatan K2 menjadi PNS yang juga menjadi kendala dari pemerintah, Sugiyarto juga membenarkan. Namun dirinya tidak tahu terkait gambaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk penetapan guru honorer menjadi CPNS.

“Jelas itu mungkin berpengaruh terhadap penetapan guru honorer menjadi CPNS. Namun yang saya tahu, sejak 2005 lalu terakhir kalinya di Solo penetapan guru honorer menjadi CPNS. Saya kira seiring berjalannya waktu, pemerintah sudah menyiapkan alokasinya,”pungkasnya.

Dani Prima

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR