JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Real Estate Indonesia Kritik Pelayanan Notaris dan PPAT di Solo

Real Estate Indonesia Kritik Pelayanan Notaris dan PPAT di Solo

156
BAGIKAN
Ilustrasi | dok.Joglosemar
Ilustrasi | dok.Joglosemar

SOLO-Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Abadi Hendro mengeluhkan pelayanan pihak Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Soloraya. Keluhan tersebut terkait dengan adanya tiga pilihan yang ditawarkan saat pengurusan surat tanah rumah murah bersubsidi (RMB) dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo.

“Saya heran dengan adanya tiga pilihan pengurusan surat tanah yang ditawarkan pihak Notaris dan PPAT tiga pilihan tersebut diantaranya paket cepat, paket sedang dan paket lambat,” ujar Anthony.

Anthony menyampaikan, sesuai dengan peraturan peraturan perbankan dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus melibatkan pihak Notaris dan PPAT. Dirinya mengaku kuatir dengan adanya tiga pilihan tersebut akan terjadi perlambatan pembangunan RMB dan perumahan MBR.

Selain itu, tiga pilihan tersebut berhubungan dengan tarif yang ditawarkan dari pihak Notaris dan PPAT. Anthony mengngungkapkan pembiayaan dalam proses sertifikasi tanah melonjak tajam yang tidak sesuai dengan regulasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Terkait kondisi tersebut, Anthony mengaku akan segera mempertanyakan adanya tiga pilihan pengurusan surat tanah tersebut kepada pihak BPN di Soloraya.

“Sepengetahuan kami (REI Surakarta-red), tidak ada regulasi yang mengatur adanya tiga pilihan tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Anthony mengemukakan, berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu, 12 Agustus 2015 lalu, diantaranya telah ada kesepakatan dari Kantor Wilayah BPN Jateng dan telah diinstruksikan keseluruh kantor BPN di kabupaten/kota se Jateng.

 “Berdasarkan hasil Rakerda DPD REI Jateng, Kanwil BPN Jateng membantu REI dalam memberikan kemudahan proses sertifikasi tanah RMB dan perumahan MBR di Jateng,” terangnya.

Terpisah, Sriyono Kepala BPN Kota Surakarta menuturkan, di Kota Solo tidak ada pengajuan pengurusan surat tanah RMB dan perumahan MBR yang disebabkan karena keterbatasan lahan.

Namun, pihaknya memastikan tidak ada regulasi yang mengatur adanya tiga pilihan dalam pengurusan surat tanah tersebut. Sriyono membantah, jika pengurusan sertifikasi tanah rumit dan mahal dan untuk pengurusan sertikat tidak memakan waktu lama.

“Semua persyaratan dan prosedur sudah ditempelkan dibagian depan loket BPN guna mempermudah pengurusan mulai dari persyaratan sampai prosedur untuk sertifikat,” terangnya saat dihubungi Joglosemar.

Satria Utama