JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Serapan Anggaran Buruk, Pemkot Solo Salahkan Kontraktor

Serapan Anggaran Buruk, Pemkot Solo Salahkan Kontraktor

82
BAGIKAN
Balaikota Solo | dok.Joglosemar
Balaikota Solo | dok.Joglosemar

SOLO-Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) agar menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini agar tidak terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang nantinya menjadi penilaian buruk atas perencanaan dan kinerja pemerintah.

Inilah yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Surakarta Budi Suharto saat penyerahan Dokumen Perencanaan PelaksanaanAnggaran (DPPA)-SKPD APBD Perubahan 2015 di Pendapi Gede, Rabu (2/9/2015).

“Kita mengupayakan agar tidak ada Silpa meskipun selama ini pernah ada (APBD tanpa Silpa), karena adanya sisa yang masuk ke kas daerah (Kasda) adalah sangat buruk,” ungkap Budi.

Meski mengakui hal itu sangat sulit, tetapi Budi meminta kepada seluruh SKPD agar bisa mengeksplorasi seluruh potensi ketersediaan anggaran yang ada demi memperkecil Silpa. Sehingga, Budi pun mendoktrin untuk memboroskan APBD. Dalam artian, seluruh anggaran yang ada sepenuhnya digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah diprogramkan oleh SKPD.

Budi juga menyoroti adanya sejumlah anggaran yang sampai saat ini belum berjalan optimal diantaranya mengenai dana Parpol.

Tidak hanya itu, adanya penyerapan anggaran yang belum sampai 50 persen juga menjadi perhatian tersendiri. Untuk itu, Budi mendorong agar SKPD bisa menyelesaikan target penyerapan APBD secara maksimal.

“Ini sebenarnya bukan bentuk ketakutan akan pemeriksaan dari BPK atau yang lain, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian SKPD dalam melaksanakan programnya,” ungkap Budi.

Sekadar diketahui, sampai saat ini penyerapan APBD 2015 hanya berkisar 48 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Budi Yulistianto menolak jika buruknya penyerapan anggaran disebabkan oleh program yang tidak berjalan dengan baik. Budi melihat, ada penyebab lain yang membuat penyerapan anggaran tersendat.

Salah satunya, adanya kontraktor yang tidak segera mencairkan pembayaran, padahal proyek sudah berjalan lebih dari 50 persen atau bahkan ada yang sudah selesai 100 persen.

“Itu karena kontraktor baru mencairkan kalau proyek benar-benar selesai, padahal kalau proyek sudah mencapai 55 persen kontraktor bisa mencairkan 50 persen anggaran,” ujar Budi.

Ari Purnomo