JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tak Disiplin, 4 PNS Karanganyar Terancam Dipecat

Tak Disiplin, 4 PNS Karanganyar Terancam Dipecat

87
Ilustrasi
Ilustrasi

KARANGANYAR – Empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, diketahui terancam terkena sanksi diberhentikan sementara. Bahkan mereka juga bakal terkena sanksi dipecat, lantaran telah melanggar peraturan pemerintah atau undang – undang Aparatur Sipil Negera (ASN).

Menurut Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Siswanto, saat ditemui sejumlah wartawan Selasa (29/9/2015) mengungkapkan. Di Kabupaten Karanganyar, ada 4 orang yang terindikasi telah melanggar PP dan UU ASN tersebut. Mereka berada di Instasni Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

“Dari data kami, ada empat orang yang bakal terkena sanksi, dan saat ini mereka tinggal menunggu petunjuk dari pak Bupati saja, apakah akan diberhentikan sementara atau dipecat,” terang Siswanto.

Lebih lanjut diungkapkan Siswanto, bahwa pemberisan sanksi tersebut juga melihat bobot dari kesalahan para pegawai sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahkan sebelum menjatuhkan sanksi, BKD sebelumnya juga sudah mempunyai tim dan kebijakan dari atasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Apakah itu nanti akan dipecat atau tidak itu nanti Ada peraturan pemerintah nomoer 4 tahun 1966, yang sekarang juga diadopsi di UU ASN pasal 87 ayat 1 poin C, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana” jelasnya.

Sementara itu, diketahui sebelumnya pada harai yang sama BKD bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono, diketahui telah memberikan Sosialisasi peraturan dibidang kepegawaian yang digelar di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Dalam sambutannya, bupati mengahrapkan kepada sejumlah kepala dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk selalu mematuhi semua peraturan dalam menjadi PNS.

“Tolong, saya berpesan kepada seluruh kepala dinas atau SKPD, untuk selalu memonitor anak buahnya, jangan samapi ada masalah terkait dengan kepegawaian, penuhi haknya. Tolong dibantu, karena banyak yang teledor. Tolong dipelajari betul itu peraturannya,” jelas Bupati.

Rudi Hartono

BAGIKAN