JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Ternyata Ada Potongan 27 Persen Sebelum Proyek Kolam Renang SBI Gemolong Dimulai

Ternyata Ada Potongan 27 Persen Sebelum Proyek Kolam Renang SBI Gemolong Dimulai

264
Gatot Supadi  Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)
Gatot Supadi
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)

SRAGEN- Teka-teki di balik kasus korupsi pembangunan kolam renang SBI Gemolong dari dana APBN senilai Rp 2 miliar Tahun 2008 yang menyeret mantan Kadisdik, Gatot Supadi dan anggota DPRD Sragen, Edy Harjono sebagai pesakitan, mulai terkuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menyebut dari total dana itu, ternyata sudah ada potongan sebesar 27 % sebelum proyek dikerjakan.

Hal itu diungkapkan Kajari Sragen, Victor Saut Tampubolon melalui Kasie Pidsus, Yasin Joko Pratomo saat ditemui Joglosemar, Selasa (15/9/2015). Menurutnya angka potongan 27 % itu terkuak dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik ketika memeriksa para tersangka maupun saksi-saksi.

“Ada pengakuan dari tersangka bahwa dana untuk proyek itu memang sudah dipotong di depan 27 %.  Alasannya yang 11,5 % untuk PPH/PPN, sisanya (15,5 %) itu potongan untuk lain-lain. Nah, yang potongan lain-lain itu yang tidak disampaikan kemana saja uangnya dan mengalir ke siapa saja,” papar Yasin.

Menurut Yasin, saat diperiksa penyidik, baik Gatot maupun Edy memang lebih banyak mengaku tidak tahu ke mana aliran uang potongan itu. Perihal kebenaran adanya potongan untuk PPH/PPN mengingat dana itu berasal dari dana hibah APBN, Yasin mengakui selama ini pemeriksaan belum menyentuh pada hal itu.

Ia memilih dan berharap muncul fakta-fakta yang lebih detail pada saat di persidangan nanti. Yang jelas, menurutnya dasar penyidik menetapkan tersangka adalah keduanya merupakan pihak paling bertanggungjawab dalam proyek SBI karena posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.

Begitu pula terkait pernyataan kuasa hukum Gatot yang siap buka-bukaan terkait aliran dana dari proyek tersebut ke beberapa pejabat teras termasuk mantan bupati, Yasin justru menunggu kesaksian itu dibuka di persidangan.

Terpisah, salah satu saksi ahli dari DPU Sragen yang pernah dimintai keterangan, Sugeng Himawan mengatakan pengerjaan proyek di SBI itu memang banyak melanggar prosedur. Salah satunya, pengeluaran uang tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak-Juknis) tapi berdasarkan permintaan serta kehendak panitia.

Kesalahan fatal lainnya, tidak ada koordinasi antara panitia pembangunan dengan pemegang uang sehingga pelaksanaannya menjadi tidak terkontrol. Soal potongan PPHJ/PPN, menurutnya untuk dana hibah APBN memang ada yang tidak dipotong PPH/PPN tapi ada pula yang harus dipotong.

Kuasa hukum Gatot, Mugiyono menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan kliennya untuk menyiapkan bukti-bukti yang mengarah keterlibatan pihak lain. Pihaknya sudah siap buka-bukaan dan membeberkan di persidangan terkait aliran dana ke mantan pejabat yang bersumber dari proyek SBI.

Sementara, Kasie Registrasi dan Binadik LP Sragen, Ratna Dwi Lestari menyampaikan karena perkaranya sama, kedua tersangka untuk sementara di tahan di kamar yang sama. Namun status mereka adalah tahanan titipan kejaksaan.

Wardoyo

BAGIKAN