JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tim Sukses PDIP Solo Kritik Kinerja Panwaslu

Tim Sukses PDIP Solo Kritik Kinerja Panwaslu

88
BAGIKAN
KAMPANYE BERADAB-- Seorang warga menggunakan kostum Batik Solo Carnival bertema Gladiator membawa poster saat melakukan aksi di Kawasan Gladag, Solo, Selasa (1/4). Aksi tersebut mengajak politisi yang tengah berkampanye untuk melakukan kampanye secara beradab tanpa fitnah dan caci maki. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
Ilustrasi. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO– Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat lebih tegas dalam menjalankan tugasnya.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum, Suharsono mengatakan, pihaknya mendapati sejumlah pelanggaran kampanye, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu.

“Kami sudah mencatat dan mendokumentasikan sejumlah bukti pelanggaran kampanye sejak dimulai pada 27 Agustus lalu. Namun tidak ada tindakan sama sekali. Kalau cuma menunggu laporan, ya susah. Mestinya mereka lebih sering turun, sehingga ada temuan,” kata dia, di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surakarta, Selasa (1/9/2015).

Sejumlah pelanggaran diantaranya pembuatan alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon (Paslon) lain. Padahal sesuai Peraturan KPU No 7/2015 tentang Kampanye, pengadaan APK menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dugaan money politic.

Meski mengklaim punya data, namun pihaknya enggan melaporkannya ke Panwaslu. Harsono beralasan, langkah itu sebagai bentuk edukasi pada masyarakat.

“Masih ada sejumlah bukti rigid yang belum bisa dilengkapi. Namun, sikap ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar berani ikut mengawasi kampanye. Kami juga ingin menjaga kondusifitas Solo dalam Pilkada ini.”

Menanggapi itu, Anggota Panwaslu Budi Wahyono balik meminta peserta Pilkada dan masyarakat untuk proaktif melaporkan pelanggaran yang mereka lihat.

“Pengawasan ini sifatnya partisipatif. Tim Pemenangan, partai politik maupun warga yang melihat pelanggaran bisa melapor. Tinggal datang untuk mengisi formulir yang kami siapkan dan melengkapi data yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Hal yang harus dilengkapi adalah data diri pelapor, data diri terlapor, kronologi pelanggaran, saksi dan bukti. Begitu pun jika ada temuan dari pengawas di lapangan juga harus memenuhi unsur tersebut. Dugaan pelanggaran bisa dilaporkan maksimal tujuh hari setelah kejadian. Panwaslu punya waktu lima hari untuk mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi.

“Kami juga minta peserta Pilkada mematuhi regulasi. Seperti melaporkan kegiatan kampanye maksimal sehari sebelum pelaksanaan. Itu pun tak jalan, jadi kami kesulitan memantaunya,” kata dia.

Terkait penertiban APK, lanjut Budi, saat ini petugas kembali melakukan identifikasi pelanggaran. Diakuinya, operasi Tim Penertiban Kota belum bisa menyasar seluruh sudut kota.

“Mungkin masih ada APK yang belum sempat diturunkan. Namun, identifikasi ini jalan terus sebagai dasar penertiban berikutnya,” terang Budi.

Sementara kegiatan kampanye pasangan nomor urut 2, Rudy-Pur kemarin diisi dengan deklarasi dukungan dari relawan Pro-Di, di Joglo Sriwedari. Atraksi budaya ikut meramaikan kegiatan itu.

“Kami siap menjadi pelayan masyarakat, namun tentu butuh dukungan 1.000 persen dari masyarakat dan relawan. Kalau pun tidak memimpin kembali, kami berdua tetap bekerja untuk rakyat,” kata Rudy.

Dini Tri Winaryani