JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Uang Kehormatan Anggota KPU Dinaikkan, Ketua KPU Solo: Itu Sepantasnya

Uang Kehormatan Anggota KPU Dinaikkan, Ketua KPU Solo: Itu Sepantasnya

866
ilustrasi
ilustrasi

SOLO– Rencana kenaikan uang kehormatan untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hal yang wajar. Hal itu mengingat beban kerja dan risiko yang harus ditanggung para komisioner selama lima tahun menjabat.

Pemerintah dan DPR RI sepakat menaikan uang kehormatan KPU sebanyak dua kali lipat. Untuk wilayah kabupaten/ kota honor Ketua KPU disepakati sebesar Rp 12.523.000 , dari yang diterima saat ini Rp 6.800.000. Sementara untuk anggota honornya menjadi Rp 11.573.000, dari diterima saat ini Rp 5.550.000.

“Itu sudah kami dengar sejak 2008. Saya kira pemerintah dan DPR punya pertimbangan dalam menetukan uang kehormatan tersebut. Sebagai sebuah lembaga negara yang membidani lahirnya pemimpin bangsa memang sepantasnya diperhitungkan beban kerja, tekanan dan risiko yang diterima,” kata Ketua KPU Kota Surakarta Agus Sulistyo, Jumat (18/9/2015)).

Meski demikian, dia menanggapi kabar tersebut dengan santai. Pasalnya dalam melaksanakan kesepakatan itu butuh proses yang panjang di tingkat pusat sebelum akhirnya keluar Keputusan Presiden (Kepres) tentang penetapan honor tersebut.

“Dulu pada periode 2008-2013 juga sudah muncul wacana peningkatan uang kehormatan. Saat itu nilainya sekitar Rp 3 juta. Namun wacana itu baru terealisasi mendekati masa akhir jabatan menjadi Rp 5 juta,” kata dia.

Tidak ada rapelan dan tambahan tunjangan. Bahkan ketika harus bekerja hingga larut malam, tidak ada perhitungan lembur. Agus menyebutkan, uang kehormatan yang diterimanya saat ini justru lebih rendah dibanding gaji plus tunjangan kinerja yang

Dia mengatakan, selama ini KPU masih dianggap sebagai badan adhoc atau sifatnya kepanitian. Jadi, hak-hak yang diterima komisioner berbeda dengan pejabat di lembaga negara lainnya. Apalagi, persepsi yang terbangun di masyarakat selama ini, KPU hanya terlihat bekerja ketika mendekati Pemilu saja.

Padahal, untuk menyiapkan tahapan sebuah Pemilu dibutuhkan waktu antara satu-dua tahun sebelum Hari Pemungutan Suara (HPS). Tak jarang tahapan antara Pemilu satu dengan yang lainnya bertumpuk dalam waktu bersamaan. Dalam lima tahun KPU kabupaten/kota harus menyelenggarakan setidaknya empat kali Pemilu.

“Ada irisan waktu dengan tugas yang bertumpuk. Seperti pada saat penyelenggaraan Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2013, tahapannya sudah dimulai sejak 2012. Pada masa persiapan Pilgub, kami juga mempersiapkan pelaksanaan Pileg (Pemilihan Legislatif) 2014,” terangnya.

Begitupun pada saat berlangsungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) Juni 2014, tahap persiapan sudah dilaksanakan sejak delapan bulan sebelumnya. Pada saat itu masih berlangsung tahapan Pileg.

“Setiap tahapan dibatasi waktu yang ketat dan berpotensi digugat. Pihak yang tak puas pun bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa langsung menjatuhkan sanksi, tanpa ada peringatan terlebih dahulu,” kata dia.

Intimidasi dan bulliying sering diterimanya. Godaan materi untuk menggoal peserta Pemilu pun sering datang pada mereka.

“Berdasar indek kepuasan masyarakat terhadap lembaga negara, KPU menempati urutan ketiga. Saya kira itu bisa menjadi bahan pertimbangan bersama.”

Dini Tri Winaryani

BAGIKAN