JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Urunan, 56 Honorer K2 Sukoharjo Carter Bus Demo ke Jakarta

Urunan, 56 Honorer K2 Sukoharjo Carter Bus Demo ke Jakarta

126
BAGIKAN

 

Honorer K2 Sukoharjo diterima anggota DPRD sebelum demo ke Jakarta, Senin (14/9/2015) | Sofarudin
Honorer K2 Sukoharjo diterima anggota DPRD sebelum demo ke Jakarta, Senin (14/9/2015) | Sofarudin

SUKOHARJO – Sedikitnya 56 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) di Sukoharjo berangkat ke Jakarta, Senin (14/9/2015) siang.  Mereka akan bergabung dengan ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah untuk berunjuk rasa di Istana Negara dan Kantor Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Selasa-Rabu (15-16/9) besok.

Sebelum berangkat, mereka sempat membentangkan spanduk yang berisi tuntutan di halaman Gedung DPRD Sukoharjo. Mereka menuntut pembatalan putusan MK, Selesaikan K2 CPNS Tahun 2016 dan Segera mengesahkan regulasi atau payung hukum penyelesaian perkara K2 CPNS.

Mereka sempat ditemui Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi dan Anggota Komisi II, Sunarno. Para perwakilan Tenaga Honorer K2 Sukoharjo itu berangkat menggunakan satu bus besar. Mereka berharap bisa segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Forum Tenaga Honorer K2, Sukoharjo, Sutino mengatakan, Sutino mengatakan, biaya untuk menuju ibu kota itu menggunakan iuran dari seluruh tenaga honorer di Sukoharjo dan uang pribadi. Menurut dia, para tenaga honorer itu iuran ada yang Rp 50.000 dan ada yang Rp 100.000.

Tercatat 532 tenaga honorer di seluruh SKPD di Sukoharjo yang belum diangkat menjadi PNS. Sebanyak 435 diantaranya merupakan tenaga honorer di bawah Dinas Pedidikan.

Koordinator aksi Joko Novianto menambahkan, aksi merupakan buntut pendataan honorer tahun 2005. Menurutnya, pada saat itu smemua tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS. Namun, kenyataannya masih ada 532 orang yang belum diangkat.

“Kami menuntut penghapusan fatwa (putusan) MK tentang honorer yang berumur 30 tahun tidak bisa diangkat sebagai PNS,” tandasnya.

Menurutnya, putusan MK itu sangat merugikan para tenaga honorer yang sudah berumuh lebih dari 30 tahun. Sebab dari 532 honorer di Sukoharjo yang belum diangkat rata-rata berumur diatas 30 tahun.

Artinya, apabila putusan tersebut berlaku, pengabdian mereka sebagai honorer yang berharap menjadi PNS akan sia-sia. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengapresiasi upaya para tenaga honorer menuntut kesejahteraan tersebut.

Sofarudin