Usul Pembubaran IPDN, Ahok Tuai Kecaman

Usul Pembubaran IPDN, Ahok Tuai Kecaman

91
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menunjukan surat tanda terima pengunduran dirinya dari Partai Gerindra di Balaikota Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014) | ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
Ahok | ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, ‎Luthfi A Mutty meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkonsentrasi pada jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu terkait pernyataan Ahok yang meminta Presiden Joko Widodo membubarkan IPDN.

“Masih banyak masalah yang harus dia pikirkan dan kerjakan sebagai gubernur. Soal kemacetan, soal premanisme, pencemaran lingkungan, sampah,” kata Luthfi melalui pesan singkat, Minggu (6/9/2015).

Ia mengingatkan camat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan serta pulau terluar mayoritas alumni IPDN.

“Apa yang dia tahu mengenai sistem rekrutmen dan metoda pendidikannya? Ahok sebaiknya mencari informasi yang lengkap tentang IPDN sebelum ngomong supaya tidak terkesan asbun (asal bunyi),” ujar Politikus NasDem itu.

Baca Juga :  Proyek Sekolah Satu Atap Ditarget Desember, Tapi Sekarang Baru 22%

Sebelumnya,‎ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat memberi masukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membubarkan Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN).

Hal itu disampaikannya saat satu mobil kepresidenan RI — saat blusukan ke Cilincing dan Koja, Jakarta Utara — bersama Jokowi. Ia menyampaikan, untuk apa ada sekolah yang tidak jelas tes masuknya, setelah lulus banyak yang suka korupsi.

Baca Juga :  Bawa Lari Enam Sapi dan Tipu Belasan Peternak di Tanon, Polres Sragen Kejar Sindikat Ini

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak’. Untuk apa ada sekolah IPDN, kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korupsi saja,” ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, buat apa ada sekolah gaya militer seperti itu, karena dari TNI dan Polri masih mampu untuk mensuplai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tribunnews

BAGIKAN