JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Warga Terdampak Proyek Waduk Gondang Minta Ganti Rugi Tanah Hingga Rp1,5 per...

Warga Terdampak Proyek Waduk Gondang Minta Ganti Rugi Tanah Hingga Rp1,5 per Meter

212
BAGIKAN
Ilustrasi Waduk Kedung Ombo
Ilustrasi Waduk

KARANGANYAR – Sejumlah warga yang berada di wilayah Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, dan Ganten, Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar yang lahannya terkena proyek pembangunan waduk Gondang, mematok harga per meter tanahnya senilai Rp 700.000 sampai dengan Rp 1,5 juta.

Hal tersebut diketahui saat sejumlah warga dari kedua kecamatan yang terkena dampak pembangunan yang dimungkinkan akan dibangun pada akhir tahun ini menghadiri sosialisasi dari pemerintah setempat bersama sejumlah pihak – pihak terkait seperti tim aprasial, dan pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, di gedung balai desa Ganten, Kerjo, Selasa (1/9/2015).

Seperti diungkapkan Prapto (60) warga Jatirejo, Ngargoyoso.

“Tergantung letak tanahnya, kalau letaknya ada di dekat jalan itu sampai dengan Rp 1,5 juta, kalau jauh dari jalan ya paling dibawah satu juta,” kata Prapto.

D isisi lain, salah satu warga yakni Narimo, justru mempertanyakan terkait dengan pembebasan terkait dengan lahan – lahan dan tanaman yang dianggap produktif. Apakah dalam ganti untung tersebut, nantinya pemerintah akan memperhitungkan nilainya.

Karena mengingat banyak sekali tanaman produktif seperti pohon bambu dan tanaman lainnya yang akan terkena dampak pembangunan waduk Gondang tersebut.

“Tumbuhan produktif itu nanti apakah akan juga dihitung. Itu yang saya pertanyakan, karena kalau dihitung disitu banyak sekali tumbuhan produktif, dan itu harus ada nilainya,” terang Narimo.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono, menjelaskan saat ini proses untuk pembangunan Waduk Gondang, sudah sampai pada tahap publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta masuk dalam masa sanggah.

Menanggapi dengan adanya pemrintaan atau tuntuan dari warga yang mematok harga tanah, bupati mengaku hal tersebut wajar – wajar saja karena itu adalah hak dari warga. Yang jelas, pemerintah nanti akan melakukan penilaian publik yang diserahkan kepada tim Independen Apresial.

“Ya permintaan warga itu sah – sah saja, tapi dalam apraisal ada ketentuannya sendiri, dan aprasial jauh diatas pasaran juga,” kata Bupati.

Dijelaskan Bupati, pihak dari pemerintah sudah memberikan dengan gamblang, soal pembebasan tanah. Dalam penghitungannya nanti pemerintah tidak akan membuat rugi para petani, karena tanaman ataupun jenis bangunan dan jenis tanah akan dihitung oleh tim apraisal.

Di sisi lain, kepala BPN Karanganyar Dwi Purnawam mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kroscek terhadap hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim dari BPN, jika nantinya hasil tersebut tak sesuai, maka BPN memberi waktu sampai dengan tanggal 4 September 2015, untuk melakukan klarifikasi.

“Setelah tanggal 4 nanti sudah tidak bisa melakukan kroscek lagi. Karena setelah tanggal 4 September itu, tim apraisal nanti sudah melakukan penilaian dan melakukan penghitungan,” jelas Dwi.

Rudi Hartono