JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Bupati Akan Bongkar Jalan Desa yang Dikuasai Pengembang

    Bupati Akan Bongkar Jalan Desa yang Dikuasai Pengembang

    135
    BAGIKAN
    Bupati Karanganyar bersama sejumlah jajaran Muspika, saat melihat langsung jalan desa yang ditutup oleh salah satu pengembang perumahan di wilayah Colomadu, Karanganyar
    Bupati Karanganyar bersama sejumlah jajaran Muspika, saat melihat langsung jalan desa yang ditutup oleh salah satu pengembang perumahan di wilayah Colomadu, Karanganyar

    KARANGANYAR-Bupati Karanganyar, Juliyatmono geram saat mengetahui adanya jalan desa di Desa Gajahan, Colomadu ditutup oleh salah satu pengembang perumahan di wilayah tersebut, Grand Permata.

    Bupati akan membongkar penutup jalan tersebut agar nantinya jalan itu bisa dilewati warga. “Kalau memang jalan milik ini desa, saya siap bantu untuk membongkarnya,” tegas Bupati, kemarin. Bupati juga sudah meninjau secara langsung kondisi pintu tralis yang menutupi jalan desa tersebut, bersama jajaran dari Muspika Colomadu, Sabtu (25/6) lalu.

    Bupati meminta aparat desa untuk melengkapi dokumen tentang status tanah tersebut dan membuat surat laporan resmi ke Pemkab Karanganyar  Dengan demikian nantinya pihaknya akan menyuruh Satpol PP untuk mengambil sikap, selaku penegak perda.

    “Kalau dilihat, ini memang jalan warga, terbukti dengan adanya dua ujung jalan. Silakan kalau memang keberatan langsung saja lapor,” kata Bupati.

    Sementara itu, Widi Juwono, salah seorang tokoh masyarakat setempat, menjelaskan jalan desa sepanjang kira-kira 100 meter dengan lebar 2,3 meter itu, merupakan jalan perbatasan.

    Antara wilayah Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo dan Desa Gajahan, Colomadu, Karanganyar. Sedangkan penutupan jalan itu sudah berlangsung kira-kira tiga tahun lalu.

    “Itu sudah sejak tahun 2012 saat bupatinya masih Bu Rina mas, warga sudah melapor ke Satpol PP. Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut seperti yang diinginkan warga,” terang Widi.

    Keinginan warga, lebih lanjut diungkapkan Widi, sebenarnya sederhana saja. Warga tidak ingin jalan desa tersebut beralih kepemilikan. Di sisi lain warga juga tidak ingin menjual jalan tersebut, sebab jalan tersebut mereka anggap sebagai fasilitas umum yang tidak selayaknya dijual. “Ini kan fasilitas umum, warga ingin jalan ini tetap bisa untuk wira-wiri warga,” katanya. Rudi Hartono