JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Sragen Terancam Kehilangan Rp 58 M…

Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Sragen Terancam Kehilangan Rp 58 M…

90
Ilustrasi
Ilustrasi

 

SRAGEN– Kabupaten Sragen terancam akan kehilangan pendapatan daerah senilai hampir Rp 58 miliar yang selama ini tergali dari sektor pajak daerah. Hal itu menyusul keputusan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No 04/2011 tentang Pajak Daerah.

Ancaman hilangnya pendapatan pajak daerah itu mengemuka menyusul rilis terbaru dari Kemendagri terkait pembatalan Perda/Perbup di daerah, Jumat (24/6/2016). Dalam rilis yang diunggah di website www.kemendagri.go.id, ada 3.143 Perda yang dibatalkan seluruh Indonesia, dan lima diantaranya dari Sragen.

Namun, dari 5 Perda (2 Perbup) itu yang paling krusial adalah Perda No.04/2011 tentang Pajak Daerah. Ketua Komisi II DPRD Sragen, Sri Pambudi memandang pembatalan Perda itu mestinya harus dibarengi dengan solusi dari pemerintah pusat misalnya dengan membuat produk undang-undang baru yang dinilai lebih permisif.

Jika tidak ada solusi dan perda dibatalkan begitu saja, maka akan merugikan daerah karena tidak bisa menggali pendapatan dari pajak. Pembatalan Perda Pajak Daerah itu juga berpotensi menghambat pembangunan daerah mengingat selama ini salah satu penyumpang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar adalah sektor pajak.

“Mestinya kalau pusat membatalkan Perda Pajak, harus dibarengi produk hukum lain. Sambil menunggu produk itu, daerah tetap diberi kewenangan menarik pajak. Kalau tidak, aturan bisa bubrah, daerah bisa bangkrut, orang jadi semaunya menjalankan usaha karena tidak dikenai pajak,” ujarnya kemarin.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD), Untung Sugihartono menggambarkan untuk tahun 2015, sektor pajak daerah menyumbang pendapatan sebesar Rp 58 miliar di APBD. Pajak yang ditarik itu meliputi pajak hiburan, pajak rumah makan, PJU, pajak minerba hingga PBB dan BPHTB.

Perihal kekhawatiran akan hilangnya pendapatan jika Perda dibatalkan, ia lebih memilih menunggu pemberitahuan dan petunjuk lebih lanjut dari pusat. Sebab, sejauh ini belum ada penjelasan apakah pembatalan itu berlaku terhadap Perda secara utuh atau hanya komponen atau bagian yang dianggap tidak relevan saja.

Senada, Ketua DPRD Bambang Samekto meyakini pemerintah pusat memiliki pertimbangan lain terkait pembatalan Perda itu. Bisa jadi, memang ada bagian atau komponen di Perda yang harus direvisi. Sehingga menurutnya seyogianya daerah menunggu bagaimana petunjuk lebih lanjut dari pusat. Wardoyo

BAGIKAN