Soal Dispensasi Offline 2 Sekolah, Forum Kasek Swasta dan DPRD Protes…..

Soal Dispensasi Offline 2 Sekolah, Forum Kasek Swasta dan DPRD Protes…..

94
Ilustrasi pendaftaran penerimaan siswa baru | Joglosemar/Yuhan Perdana
Ilustrasi pendaftaran penerimaan siswa baru | Joglosemar/Yuhan Perdana

SRAGEN– Kebijakan Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati (Wabup) yang memberikan dispensasi kepada SMAN 1 Tangen dan SMKN 1 Jenar untuk menerima siswa baru secara offline pascapenutupan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online, menjadi bumerang. Forum Kepala Sekolah SMA/K Swasta se-Sragen dan DPRD mengecam serta menuntut dinas membatalkan kebijakan yang dinilai menabrak aturan tersebut.

Humas FKKS Sragen, Suhadi dengan tegas menolak kebijakan dispensasi untuk dua SMA dan SMKN tersebut. Selain melanggar aturan PPDB yang sudah digariskan oleh dinas, Kepala SMK Kosgoro itu juga menilai kebijakan dispensasi itu akan mematikan peluang sekolah swasta yang selama ini hanya berharap muntahan dari siswa yang tidak lolos PPDB online sekolah negeri.

“Apapun alasannya, FKKS menolak dan dispensasi itu harus dibatalkan. Karena aturannya sudah jelas, kalau sekolah ikut online tidak boleh lagi menerima siswa secara offline. Surat pernyataan dari kepala sekolah juga ada. Kalau sekarang yang online masih diberi kesempatan offline, sama artinya membunuh sekolah swasta,” ujarnya Minggu (27/6/2016).

Kecaman juga datang dari legislatif. Anggota Komisi IV DPRD darn Fraksi PKB, Faturrahman menilai kebijakan itu sangat tidak masuk akal dan justru berpotensi memicu diskriminasi.

Senada, Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto menyesalkan langkah dan kebijakan dinas pendidikan untuk SMAN 1 Tangen dan SMKN 1 Jenar. Menurutnya, sebagai pembuat aturan, dinas pendidikan semestinya bisa konsisten menegakkan aturan yang sudah dibuat soal PPDB dimana salah satunya tegas mengatur sekolah yang sudah online tidak boleh lagi ikut offline. Sebab, faktanya SMKN Gondang, Sambirejo, Kalijambe, dan SMAN Plupuh kuotanya juga tidak terpenuhi.

“Semua kebijakan pasti ada konsekuensinya. Ketika sudah dibuat aturan PPDB online, berapa pun murid yang didapat, ya sudah diterima apa adanya. Jangan dinas malah marah-marahi melanggar aturan. Yang menjadi janggal, kenapa hanya dua sekolah itu yang diberi dispensasi, sebenarnya ada apa di balik itu?,” tanyanya.

Ketua Panitia PPDB Kabupaten Sragen, Suwardi mengatakan hasil rakor dengan Wabup soal evaluasi PPDB online SMA/K negeri memang salah satunya merekomendasi SMAN 1 Tangen dan SMKN 1 Jenar dibolehkan menambah siswa baru lewat offline. Selain kuotanya belum terpenuhi, dua wilayah itu tak ada sekolah menengah swasta serta untuk menampung lulusan SMP yang tidak mampu tapi ingin melanjutkan sekolah. Wardoyo

 

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR