Ternyata, Ini Daftar Perda Sragen yang dibatalkan Kemendagri…

Ternyata, Ini Daftar Perda Sragen yang dibatalkan Kemendagri…

168
keadilan hukum
keadilan hukum

SRAGEN– Sempat lolos dari daftar, ternyata ada lima peraturan daerah (perda) di Kabupaten Sragen yang masuk daftar pembatalan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rilis terbaru dari Kemendagri terkait pembatalan Perda/Perbup di daerah, Jumat (24/6) yang diunggah di website www.kemendagri.go.id, ada 3.143 Perda yang dibatalkan seluruh Indonesia, dan lima diantaranya dari Sragen.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Untung Sugihartono mengatakan masih belum bisa berkomentar perihal pembatalan Perda di Sragen yang salah satunya mengenai Perda Pajak Daerah. Pihaknya memilih menunggu petunjuk dan pemberitahuan lebih lanjut dari Kemendagri atau pemerintah pusat mengenai hal itu.

Baca Juga :  LPPD-LPJ Beres, Kades Jetak Isyaratkan Lanjut

“Bisa jadi tidak Perdanya yang dibatalkan secara utuh tapi ada komponen yang direvisi. Makanya kita tunggu saja pemberitahuan lebih lanjut,” paparnya Sabtu (24/6/2016).

Senada, Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto juga meyakini kalaupun ada Perda yang dibatalkan, mesti akan disertai dengan penjelasan alasan pembatalan, atau apakah pembatalan itu berlaku hanya pada komponen tertentu atau terhadap sebuah Perda secara keutuhan.

Terkait pembatalan Perda Pajak yang dikhawatirkan berimbas mengancam pendapatan daerah, ia meyakini masih ada produk hukum lain yang lebih tinggi seperti Undang-Undang yang bisa digunakan untuk menarik pajak daerah. Wardoyo

Baca Juga :  Dijadikan Percontohan Kartu Identitas Anak, Sragen Digelontor 42.777 Kartu

Berikut daftar Perda Sragen yang dibatalkan oleh Kemendagri:

  1. Perda No 7/2006- tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah No 5/2012, Perubahan Kedua atas Perda No 12/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  2. Perbup No 19/2014- tentang SOP Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab Sragen
  3. Perbup No 19/2016- tentang Perubahan atas Perup No 21/2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kab Sragen
  4. Perda No 14/2011 tentang Pajak Daerah
  5. Perda No 6/2013- tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

<I>Sumber: Kemendagri<I>

 

 

 

BAGIKAN