JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini Menegaskan Reformasi Kepolisian

Menegaskan Reformasi Kepolisian

46
BAGIKAN

0107 - T Yulianto

Trisno Yulianto

PNS di Bapermas Magetan.

Warga Puro Asri RT 41 Sragen

————————

Kepolisian Republik Indonesia akan memiliki Kapolri Baru yakni Komjen Tito Karnavian. Tito Karnavian telah disetujui secara aklamasi oleh DPR sebagai calon Kapolri setelah melalui uji Fit and Proper tes di Komisi III DPR. Tinggal menunggu prosesi pelantikan resmi sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Tampilnya sosok Kepala Polri yang muda dan penuh prestasi selama meniti karier di Kepolisian menjanjikan harapan perubahan terhadap budaya, paradigma dan kinerja kepolisian Indonesia.  Masyarakat sangat berharap kepolisian Republik Indonesia yang genap berusia 70 tahun makin profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Tidak sedikit masyarakat yang memiliki persepsi bahwa faktor leadership (kepemimpinan) menjadi kunci dari proses pembaruan kinerja kepolisian. Pemimpin polisi yang berintegritas dan berkomitmen melayani masyarakat dengan jujur-optimal akan menjadi teladan bagi jajaran anggota kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia di era 70-an pernah memiliki sosok Kapolri “idola” yang sangat bersih, berwibawa dan tegas dalam menjalankan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi yakni Jenderal Hoegeng.
Jenderal Hoegeng Iman Santosa dikenal pemimpin polisi yang kebal suap dan berani melawan instruksi yang dianggap bertentangan dengan prinsip dan etika kerja kepolisian Indonesia. Jenderal Hoegeng bahkan berani menolak instruksi Presiden Soeharto untuk menghentikan proses penyidikan terhadap dirut BUMN (pertamina) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jenderal Hoegeng lengser, namun dengan memegang kehormatan sebagai polisi yang jujur dan bermoral.
Selama ini harus diakui persepsi masyarakat terhadap budaya kerja kepolisian sangat negatif. Kepolisian Republik Indonesia dalam hasil riset Lembaga Tranparancy International tahun 2014 dianggap masih belum bersih dari indeks persepsi korupsi.  Rangkingnya setara dengan institusi penegak hukum yang lain yakni Kejaksaan dan juga Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Pajak. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan kepolisian juga belum optimal.
Upaya reformasi kelembagaan institusi kepolisian oleh banyak kalangan juga masih dianggap “lip service” dan belum mengarah pada pembaruan fungsi, budaya anti korupsi dan meritokrasi dalam sistem karir serta jabatan. Calon Kapolri, Tito Karnavian dalam agenda Uji kepatutan dan kelayakan di DPR menyampaikan beberapa agenda kerja terkait pembaruan tugas pokok dan fungsi kepolisian republik Indonesia (Joglosemar, 21 Juni 2016)
Pertama, reformasi Internal. Reformasi yang akan dilaksanakan selama  era kepemimpinan baru Kapolri adalah perubahan pola hidup hedonis , koruptif, kolusi dan nepotisme sebagian anggota polri. Pembaruan rekruitmen dan jenjang kepangkatan (karier) mengikuti mazhab meritokrasi birokrasi.  Mengeliminasi egosektoral anta fungsi di dalam tubuh kepolisian.

       Kedua, penanganan kelompok radikal dan intoleransi. Kepolisian akan memetakan kelompok radikal, intoleransi untuk dijadikan bahan kajian dan program penanganan yang sesuai mandat konstitusi. Upaya penanganan kelompok radikal akan diutamakan dalam tindakan preventif (pencegahan) dan penindakan dengan mengedepankan prinsip hukum.

      Ketiga, penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan. Dalam penegakan hukum Polri perlu mengembangkan standar operasional prosedur yang mendorong pemenuhan azas keadilan dan berpihak pada kepentingan norma hukum yang seobjektif mungkin. Keempat, Peningkatan Pelayanan publik. Pelayanan samsat akan didorong terintegrasi dalam kesatuan sistem yang transparan. Memperkuat database tentang kebutuhan masyarakat akan standar layanan kepolisian.