JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Belanja Daerah Pemkab Sragen Melonjak Rp289 Miliar

Belanja Daerah Pemkab Sragen Melonjak Rp289 Miliar

65
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN – Belanja Daerah Pemkab Sragen pada semester kedua Tahun 2016 ini dialokasikan mengalami kenaikan mencapai Rp 289 miliar.

Meski demikian, Pemkab terhindar dari defisit lantaran kenaikan belanja itu masih bisa tertutup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai angka Rp 98 miliar.

Hal itu tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2016 yang diparipurnakan Selasa (13/9/2016) malam. Dalam RAPBD Perubahan 2016 yang disampaikan bupati kepada DPRD, tercatat ada beberapa perubahan dan kenaikan.

Di antaranya dari aspek pendapatan daerah, dialokasikan naik sebesar 4,46 persen atau sebesar Rp 98.299.005.000 dari Rp 2,157 triliun menjadi Rp 2,2253 triliun.  Untuk pendapatan lain-lain yang sah, juga mengalami kenaikan sebesar 16,15 persen atau sebesar Rp 53.917.494.000.

Kemudian aspek dana perimbangan diasumsikan stagnan alias tak ada perubahan dari sebesar Rp 1,063.984.501.000 di APBD penetapan. Tidak hanya di sisi pendapatan, pada aspek belanja juga terjadi kenaikan.

Untuk sektor belanja tidak langsung dialokasikan mengalami kenaikan 10,17 persen atau sebesar Rp 153 miliar dari Rp 1,511 triliun di APBD Penetapan 2016 menjadi Rp 1,664 triliun.

Lantas pada sisi belanja langsung, juga mengalami kenaikan 19,97 persen atau sebesar Rp 135 miliar dari Rp 679 miliar di APBD Penetapan 2016 menjadi Rp 815 miliar di RAPBD Perubahan.

Sedangkan untuk total belanja, dialokasikan meningkat sebesar 13,21 persen atau sebesar Rp 289 miliar dari RP 2,190 triliun menjadi Rp 2,480 triliun.

Paparan RAPBD diakhiri dengan kesimpulan bahwa selisih pendapatan dan belanja sebesar  (-) Rp 226.707.955.000 pembiayaan daerah sebesar Rp 226.707.955.000 sehingga defisit setelah perubahan sebesar Rp 0.

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan untuk APBD Perubahan memang ada beberapa kenaikan dari aspek pendapatan maupun belanja.

Akan tetapi untuk defisit tetap nol karena aturan Perundang-undangan memang mengamanatkan tidak boleh ada utang atau defisit di APBD Perubahan.

“Kita masih ada Silpa sekitar Rp 98 miliar sehingga bisa digunakan menutup kenaikan belanja. Menurut ketentuan, APBD Perubahan tidak boleh ada utang atau defisit,” tandasnya.

Wardoyo