JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Ajukan Rp 4 Miliar, Ini Rencana Pengelola Taman Jurug

Ajukan Rp 4 Miliar, Ini Rencana Pengelola Taman Jurug

20
BAGIKAN
Para pengunjung sedang bermain perahu bebek di kolam TSTJ, Rabu (28/12/2016). Foto : Maksum Nur Fauzan
Para pengunjung sedang bermain perahu bebek di kolam TSTJ, Rabu (28/12/2016). Foto : Maksum Nur Fauzan

SOLO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Surakarta tengah mengkaji permintaan pengelola Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) terkait penyertaan modal perusahaan daerah tersebut. TSTJ mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar.

Ketua BP2D DPRD Kota Surakarta, Putut Gunawan mengungkapkan, TSTJ berniat untuk mengembangkan sarana pendukung kawasan. Salah satunya dengan menambah wahana air dalam bentuk kolam.

“TSTJ menginginkan penyertaan sebesar Rp 4 miliar. Salah satu usulan yang hendak mereka realisasikan adalah penambahan sarana berupa kolam keceh,” ungkapnya, Senin (23/1/2017).

Putut mengatakan, rencana penambahan wahana air tersebut sudah didasarkan pada kajian dan survey pasar. Fasilitas bermain air dianggap paling diminati masyarakat.

“Mereka berkemauan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan jumlah kunjungan. Salah satu yang disasar dan menjadi fokus adalah kalangan remaja. Dan keberadaan kolam keceh dianggap mampu menjadi daya tarik. Itu dari survei pasar,” sebutnya.

Di samping diklaim berdasarkan survei pasar, TSTJ tak perlu repot-repot untuk membangun dari awal sarana kolam untuk wahana bermain air.

Pasalnya, ada bekas kolam untuk lumba-lumba yang sudah lama tak terpakai. Sehingga, kolam tersebut tinggal dimodifikasi.

“Jadi tinggal direvitalisasi saja fungsi sarana yang sudah terbengkalai. Setiap penyertaan modal memang harus berdasarkan analisa kelayakan investasi. Pihak konsultan telah melihat rencana investasi oleh TSTJ,” kata Putut.

Sementara itu, Wakil Ketua BP2D DPRD Kota Surakarta, Taufiqurrahman menjelaskan, kepastian soal nominal penyertaan modal TSTJ masih bakal terus dibahas.

Dalam waktu dekat, akan ada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk untuk merumuskan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut.

“Itu masih nilai awal. Nanti Pansus akan melakukan pembahasan, sebelum didahului dengan mekanisme di Badan Musyawarah,” jelasnya.

Putradi Pamungkas