JOGLOSEMAR.CO Sport Atlet PON Tersangkut Doping Terancam Sanksi Empat Tahun

Atlet PON Tersangkut Doping Terancam Sanksi Empat Tahun

12
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA—Dewan Disiplin Antidoping Kemenpora pada PON XIX dan Peparnas XV Jawa Barat menyatakan akan segera menyurati 14 atlet yang dinyatakan positif doping berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Jika terbukti, atlet bersangutan bakal dikenakan sanksi larangan bertanding paling lama empat tahun.

Dewan Disiplin Antidoping Kemenpora telah resmi dibentuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berdasarkan Keputusan Menpora Nomor 5 tahun 2017, yang ditetapkan pada 12 Januari 2017.

Ketua Dewan Disiplin, Cahyo Adi, Jumat (13/1/2017), mengatakan, untuk langkah awal pihaknya akan mengirim surat yang menanyakan kesediaan atlet, apakah yang bersangkutan menerima hasil tes atau memilih untuk membuka sampel B. Yakni sampel urine cadangan yang sengaja disiapkan jika ada atlet yang keberatan dengan hasil tes laboratorium pertama.

“Surat akan kami kirimkan Senin (16/1/2017). Jika setuju dan menerima hasil sampel A yang menyatakan mereka doping, maka akan diteruskan ke pelaksanaan sidang,” tutur Cahyo.

Namun, seandainya atlet mau memastikan sampel B, Dewan mempersilakan atlet membuka segel sampel tersebut di India dan memberikan tenggat waktu sampai sekitar tiga minggu. Namun, semua biaya uji sampel B itu harus ditanggung secara pribadi oleh atlet. “Kalau sampel B masih positif doping, artinya dia tetap diproses. Akan tetapi jika negatif, tindakan pendisiplinan dihentikan,” tutur Cahyo.

Cahyo mengatakan dalam sidang apapun bisa terjadi. Artinya, berapa lama hukuman yang ditetapkan tergantung hasil dengar pendapat dengan atlet.

“Saat sidang atlet akan didampingi satu orang, apakah itu pelatih atau pengurus. Kami akan mengimbau mereka untuk membawa obat atau suplemen yang mereka minum, untuk mengetahui lebih detail apa yang digunakan,” kata Cahyo.

“Kami sangat hati-hati dalam menetapkan hukuman karena hasil dari sidang dengar pendapat akan menentukan nasib atlet. Kalau dia dinilai melakukan pelanggaran berat maka sanksi terberatnya empat tahun. Sementara hukuman paling ringan adalah empat bulan,” lanjutnya.

Selama proses sidang, atlet otomatis juga tidak bisa mengikuti kejuaraan apapun, baik di daerah maupun internasional.

Banding

Pelaksanaan sidang ditargetkan berjalan dalam tiga minggu. Lamanya sidang diperkirakan tiga bulan dan semua biaya terkait sidang termasuk transportasi dan akomodasi ditanggung pemerintah. Seandainya atlet tidak menerima vonis, bisa ke Dewan Banding yang akan dibentuk kemudian oleh Kemenpora.

“Kalau masih tidak puas juga, atlet bisa menyerahkan kasusnya ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) internasional di Lausanne, Swiss. Ini juga harus dengan biaya pribadi atlet, sedikitnya harus keluar 5.000 dolar AS,” kata Cahyo.

Dewan Disiplin Antidoping Kemenpora ini beranggotakan tiga orang, selain ketua, ada dr Haryono dari divisi TUE (Therapeutic Use Exemptions) Kemenpora, dan Rizky Mediantoro, mantan atlet bowling Jawa Barat yang juga memiliki latar belakang bidang hukum.

Antara