JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Begini Isi Surat Penunjukkan Sri Mulyani Jadi Plt Bupati Klaten

Begini Isi Surat Penunjukkan Sri Mulyani Jadi Plt Bupati Klaten

1530
BAGIKAN
Sri Mulyani (kanan) saat mendampingi Sri Hartini, beberapa waktu lalu. Foto : Dani Prima
Sri Mulyani (kanan) saat mendampingi Sri Hartini, beberapa waktu lalu. Foto : Dani Prima

KLATEN – Surat penunjukan Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten akhirnya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/1/2017) ini.

Sri Mulyani ditunjuk menjadi Plt Bupati karena Bupati Klaten Sri Hartini tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap jabatan.

Berikut petikannya Surat kemendagri :

Berkenaan dengan penahanan Sdri. Hj. Sri Hartini, SE (Bupati Klaten ) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sdri. Hj. Sri Hartini, SE (Bupati Klaten) selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan sejak tanggal 31 Desember 2016 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang KPK.

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 22015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur ketentuan:

a. Pada Pasal 65 ayat (3) ditegaskan bahwa Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

b. Pada pasal 66 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menajalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

c. Pada Pasal 91 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten, agar Saudara memerintahkan Wakil Bupati Klaten untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimohon kepada Saudara untuk melakukan monitoring terhadap kasus tersebut serta melaporkan perkembangannya kepada Menteri Dalam Negeri