JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Bila Terbukti Bolos Dua Tahun, Ini Sanksi untuk ‘PNS Siluman’ di Sragen

Bila Terbukti Bolos Dua Tahun, Ini Sanksi untuk ‘PNS Siluman’ di Sragen

171
BAGIKAN

PNS SILUMAN---1

SRAGEN – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Sragen menyatakan, masih akan mendalami indikasi keberadaan PNS siluman di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD- SOTK lama DPPKAD) berinisial DN.

Sementara, DPRD Sragen mendesak instansi berwenang untuk mengusut kasus tersebut. Jika terbukti, dua tahun mangkir tapi terus menerima gaji itu diminta segera diberhentikan dan gaji dikembalikan.

Desakan pengusutan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Suharjo. Kepada Joglosemar, legislator asal PDIP itu mengatakan, indikasi adanya PNS siluman itu tak bisa dibiarkan.

Sebab selain menimbulkan preseden buruk jika tak segera disanksi, hal itu bisa memicu kecemburuan dan akan muncul kesan ketidakadilan.

Karenanya, ia berharap tidak hanya sanksi pemecatan, sanksi pengembalian gaji selama tidak aktif, juga harus dijatuhkan.

“Harus segera ditindak biar tidak jadi virus. Kalau dibiarkan terus, kasihan rekan-rekan PNS yang lain. Akan muncul tekanan psikis karena yang ongkang-ongkang nggak pernah masuk, ternyata juga dibiarkan dan tetap dapat gaji. Ini membahayakan bagi iklim PNS,” paparnya, Jumat (6/1/2017).

Lantas, sanksi pengembalian gaji selama tidak aktif juga harus diberlakukan seperti apa yang direkomendasikan untuk Retna, PNS di SDN Sragen 16 yang juga terbongkar 3 tahun mangkir gaji tetap mengalir.

Pasalnya jika gaji butanya tak dikembalikan, hal itu bisa berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena termasuk perbuatan merugikan keuangan Negara.

Ia juga menyesalkan tidak adanya tindakan dari instansi berwenang sampai kasus PNS siluman itu bisa bertahan hingga dua tahun.

“Mestinya, instansi terkait, pimpinan satker atau yang mengetahui, segera mengusut apabila ada kejanggalan PNS yang tidak masuk atau melanggar disiplin,” tandasnya.