JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Bukan Hanya Anak Bupati Klaten, Empat PNS Juga “Ngilang” Saat Disidak

Bukan Hanya Anak Bupati Klaten, Empat PNS Juga “Ngilang” Saat Disidak

2440
BAGIKAN
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti seusai penggeledahan di Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (2/1). KPK kembali melakukan penggeledahan lanjutan terkait operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pengembangan kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintahan Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc/17.
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti seusai penggeledahan di Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (2/1). KPK kembali melakukan penggeledahan lanjutan terkait operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pengembangan kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintahan Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc/17.

KLATEN – Sudah hampir dua minggu berlalu, Andy Purnama, anak sulung Bupati Klaten Sri Hartini tidak ngantor di DPRD Klaten.

Keberadaannya seperti misteri terutama sejak Sri Hartini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12/2016), dalam kasus suap jabatan.

Bersamaan itu, entah karena faktor kebetulan atau tidak, empat PNS yang pernah dijadikan saksi oleh KPK atas kasus suap jabatan yang menjerat Sri Hartini, ikut “ngilang”. Hal itu diketahui saat Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani melakukan Sidak, Jumat (13/1/2017).

Empat PNS itu adalah Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sudirno, Kabid Sekolah Dasar Disdik  Bambang Teguh, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Slamet dan Ajudan Bupati Nina Puspitarini.

Bahkan rekan-rekan Andy Purnama di DPRD Klaten tidak tahu posisi Andy sekarang. Padahal Andy tidak pernah terlihat ngantor semenjak sang ibu ditangkap KPK.

Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto mengaku sampai saat ini belum mengetahui posisi Andy Purnama. Menurutnya meski dua minggu tidak ngantor, yang bersangkutan belum bisa dikenakan sanksi.

“Kan baru sekitar dua Minggu tidak masuk. Secara aturan, kalau 6 kali berturut-turut tidak mengikuti rapat paripurna tanpa alasan itu akan ada sanksi,”ujarnya, Jumat (13/1/2017).

Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Klaten Yoga Hardaya. Menurutnya, kasus OTT KPK terhadap Bupati Sri Hartini belum mempengaruhi posisi Andi di DPRD Klaten. Andi masih sebagai anggota DPRD dari PDI P meski tidak diketahui keberadaanya.

Sejak KPK menggeledah rumah dinas, koleganya di DPRD itu belum pernah terlihat hadir ke DPRD atau fraksi PDI P. Dirinya pun belum pernah kontak dengan Andi setelah kejadian itu.

“Sebab di DPRD tidak ada absensi harian, maka tidak ada kewajiban anggota untuk datang setiap hari mengisi absensi,” ujarnya.

Sebelumnya, kabar terakhir tentang dari Andy Purnama yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten adalah sepucuk surat yang dikirimkan ke DPRD Klaten.

Wakil Ketua Komisi IV Sri Widodo mengatakan, Andy mengirim surat secara pribadi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Klaten dan ditembuskan komisi-komisi. Dalam surat Andi mengatakan sedang menenangkan diri karena kejadian OTT oleh KPK terhadap ibunya (Sri Hartini-red).