JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Dinas Pendidikan Sragen Imbau Sekolah Hindari Pungutan Liar

Dinas Pendidikan Sragen Imbau Sekolah Hindari Pungutan Liar

127
BAGIKAN
ilustrasi pungli
ilustrasi pungli

SRAGEN – Komisi IV DPRD Sragen mengkritisi munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 yang salah satunya mengatur diperbolehkannya sekolah menarik pungutan kepada siswa.

Mereka menilai kemunculan Permendikbud tersebut dinilai berpotensi membuka celah bagi sekolah atau kepala sekolah (Kasek) nakal untuk menarik pungutan liar (pungli). Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV, Suharjo, Selasa (24/1/2017).

Ia mengaku, tak sependapat dengan aturan pembolehan pungutan bagi sekolah di Permendikbud itu. Karena hal itu akan membuka peluang sekolah untuk menarik pungutan yang imbasnya bisa memberatkan wali murid.

Sebab, biasanya pungutan besarannya ditentukan, bersifat mengikat dan terkadang juga disertai intimidasi.

Karenanya ia lebih mengimbau agar sekolah tidak gegabah menarik pungutan. Pasalnya, hal itu juga rawan protes dari wali murid serta rawan menjadi sasaran tim sapu bersih pungli.

“Kadang kami juga heran kenapa atas mengeluarkan kebijakan dan aturan yang bertentangan dengan semangat yang ada. Saat perang dengan pungli, kok malah ada aturan sekolah dibolehkan narik pungutan,” terangnya.

Suharjo melanjutkan, yang namanya pungutan itu kadang memberatkan, karena ditentukan besarannya, bahkan kadang pakai intimidasi juga.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Sragen, Suwardi, mengakui jika Permendikbud 75/2016 memang salah satunya membolehkan pungutan. Akan tetapi, pihaknya juga tidak gegabah karena hal itu juga rawan bermasalah.