JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Dugaan Penyimpangan Setoran PBB, Kejari Sragen Akan Panggil Kades Pelemgadung

Dugaan Penyimpangan Setoran PBB, Kejari Sragen Akan Panggil Kades Pelemgadung

94
BAGIKAN

1010-nunggak-pajak-1

SRAGEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen bakal memanggil Kades Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang perihal laporan dugaan penyimpangan setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Pelemgadung sekitar Rp 90 juta yang diduga melibatkan salah satu perangkat desa setempat.

Pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Kadus yang disebut-sebut telah menyelewengkan dana setoran PBB dari warga selama kurun waktu 2009-2016 tersebut.

Hal itu disampaikan Kajari Sragen, Herrus Batubara melalui Kasie Pidana Khusus, Adi Nugraha, saat dihubungi, Minggu (8/1/2017).

Kepada Joglosemar, ia mengungkapkan terkait laporan kasus itu, saat ini memang masih dilakukan puldata pulbaket (pengumpulan dana dan bahan keterangan).

Selain meminta data-data dari bidang PBB di Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang membidangi, pihaknya juga merencanakan segera memanggil Kades untuk dimintai keterangan perihal kasus itu. Pun dengan Kadus yang diadukan, nantinya juga akan dipanggil untuk diklarifikasi.

“Masih pendalaman. Besok kami akan memanggil Kades dan termasuk perangkat desa itu. Untuk keperluan puldata pulbaket,” paparnya.

Adi menguraikan, laporan tersebut memang baru sebatas sepihak sehingga perlu dikroscek dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan Kades maupun perangkat yang dilaporkan untuk memastikan kebenarannya.

Karena masih berjalan, pihaknya juga belum bisa berkomentar banyak perihal ada tidaknya maupun benar tidaknya laporan penyelewengan PBB di Pelemgadung tersebut.

Terpisah, Kasie Perencanaan dan Intensifikasi PBB Bidang PBB DPPKAD yang baru saja digeser ke Jenar, Haryoko menuturkan, sewaktu masih menangani PBB, memang pernah ada laporan dari salah satu warga Pelemgadung perihal dugaan penyimpangan PBB yang disebut mengarah pada salah satu Kadus.

Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap setoran PBB di Pelemgadung, Kadus yang bersangkutan diketahui sudah lunas setorannya.

Perihal nominal RP 90 juta yang disebut oleh pelapor, menurutnya kemungkinan angka itu merupakan angka tunggakan satu desa. Sebab sepengetahuannya, tunggakan Kadus yang dimaksud tidak sampai nominal itu.

“Tapi memang sudah lunas dan sudah saya laporkan Bupati juga. Memang kejaksaan waktu itu juga sempat minta data itu ke kantor. Ya kami sampaikan apa  adanya,” tuturnya.

Wardoyo