JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Daerah Empat Kantor Kecamatan di Solo Digelontor Rp 4,1 Miliar

Empat Kantor Kecamatan di Solo Digelontor Rp 4,1 Miliar

36
BAGIKAN
Joglosemar | Putradi Pamungkas TAK PUAS-- Komisi I DPRD Kota Surakarta tampak tengah meninjau proyek gedung kesenian Kelurahan Sumber, kemarin (23/9). Mereka tak puas lantaran proyek melenceng dari konsep awal yang telah ditentukan.
Joglosemar | Putradi Pamungkas
Ilustrasi.

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memiliki sejumlah proyek infrastruktur untuk kecamatan di 2017. Empat kecamatan meliputi Banjarsari, Jebres, Laweyan dan Pasar Kliwon menjadi sasaran pembangunan Pemkot.

Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo mengatakan, mayoritas pembangunan merupakan pengerjaan lanjutan yang sudah dilaksanakan 2016 lalu. “Hampir semua berupa pembangunan fisik. Tahun ini alokasi anggarannya mencapai Rp 4,1 miliar,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).

Budi menguraikan, proyek tahap awal Kecamatan Jebres sudah dilakukan 2016 dengan anggaran Rp 2,3 miliar. Tahun ini, Pemkot mengalokasikan Rp 2,5 miliar untuk menyelesaikan tahap finishing bangunan. Meski begitu, ada rencana penambahan berupa bangunan joglo lewat APBD Perubahan 2017. “Kita-kira anggarannya Rp 1,7 miliar dan akan disusulkan lewat perubahan,” sebutnya.

Selanjutnya, pembangunan fisik Kecamatan Pasar Kliwon bakal didukung anggaran Rp 1,1 miliar untuk menggarap rehab lantai, atap, pendopo sampai plafon. Budi mengatakan, proyek di Pasar Kliwon menjadi prioritas lantaran kebutuhannya cukup besar. Sedangkan untuk Kecamatan Laweyan, Pemkot memastikan anggaran Rp 500 juta untuk pembuatan gedung pertemuan.

“Kalau Kecamatan Banjarsari akan diusulkan rehab fisik. Kemudian ada juga pembangunan akses untuk kaum difabel. Tapi anggarannya belum disampaikan ke kami,” urainya. Sebelumnya, muncul wacana pembangunan serupa di Kecamatan Serengan. Namun, hal itu urung terlaksana lantaran fisik bangunan dirasa belum membutuhkan pembenahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta, Heny Nogogini mengatakan, sudah saatnya setiap kecamatan mengedepankan pelayanan maksimal termasuk untuk kaum difabel. Oleh karenanya, ia mengimbau agar ketersediaan sarana itu diperhatikan.

Putradi Pamungkas