JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kasus Dugaan Penyimpangan Kadipiro Dilaporkan ke Kejari Sragen

Kasus Dugaan Penyimpangan Kadipiro Dilaporkan ke Kejari Sragen

218
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Senin (16/1/2017).

Kedatangan mereka didampingi LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas) untuk melaporkan indikasi penyimpangan dan sejumlah kejanggalan pengelolaan keuangan di Pemdes setempat.

Anggota Formas, Sumardi, menyampaikan laporan dilakukan oleh anggota BPD, Sunarji bersama beberapa tokoh masyarakat. Dalam laporannya, mereka intinya mengadukan sejumlah kejanggalan pengelolaan dana di desa setempat.

Tidak hanya itu, mereka juga melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan anggota BPD oleh oknum perangkat desa dalam pembuatan laporan keuangan pemerintahan desa (LKPD).

“Tadi melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan BPD di LKPD desa oleh oknum carik. Dan carik sudah mengakui. Selain itu ada laporan juga soal indikasi penyimpangan pengelolaan dana desa,” paparnya.

Sementara, Sunarji, menguraikan indikasi penyimpangan yang diadukan adalah pembangunan jembatan dari dana gerbang desa dipotong 20 juta dan dibelanjakan sendiri.

Lalu ada pengecoran jalan dengan anggaran Rp 49 juta dan hanya terpakai Rp 34 juta, sisanya Rp 15 juta juga tanpa penjelasan.

Dana retribusi dari PDAM yang per bulan Rp 1,3 juta dan sebelumnya dibagikan ke RT, semenjak kepemimpinan Kades, warga tak pernah disampaikan.

Sebelumnya, Kades Kadipiro, Wondo Edi Kuncoro, menyampaikan ketika didemo selalu membantah tudingan warga.

Soal bantuan Gerbang Desa sebenarnya Rp 200 juta dan dipotong PPn/PPh  Rp 20 juta. Namun ada panitia yang mengatakan Rp 100 juta.

Wardoyo