JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Kelompok Tani Wonogiri Masih Bingung Gunakan Kartu Tani

Kelompok Tani Wonogiri Masih Bingung Gunakan Kartu Tani

63
BAGIKAN
Joglosemar/ dani prima TANAM PADI - Petani di Desa Troketon memulai menanam padi, Rabu (5/10).
Joglosemar/ dani prima
TANAM PADI – Petani di Desa Troketon memulai menanam padi, Rabu (5/10).

WONOGIRI—Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengakui mayoritas petani di daerahnya belum memiliki kartu tani. Dampaknya, program kartu tani belum bisa berjalan mulus seperti yang diharapkan.

Diungkapkan Bupati Wonogiri, pada peluncuran Program Kartu Tani Kabupaten Wonogiri 2017 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (12/1/2017), banyak pengurus kelompok tani (Klomtan) di kabupaten tersebut yang mengaku masih bingung dengan penerapan kartu tersebut. Khususnya sebagai pengganti uang tunai untuk pembelian pupuk bersubsidi.

Terlebih lagi, imbuh Bupati, sekitar 70 persen petani di Wonogiri sudah berusia lanjut, sehingga tidak terbiasa dengan penggunaan kartu tani yang mirip kartu ATM tersebut.

“Di samping persoalan krusial lainnya, di Wonogiri ini banyak wilayah yang blank untuk mengakses kartu tani berbasis elektronik itu,” ujar Bupati.

Sutini, salah satu petani pemilik lahan mengaku tidak tahu sebelumnya mengenai program kartu tani. Ia pun baru tahu dari petugas bahwa ada program baru untuk menebus pupuk bersubsidi.

“Ya bingung tentunya. Katanya nebus pupuk harus punya kartu, terus menggunakannya seperti apa nanti,” tanyanya.

Menurut bupati, masih banyak hal lain dalam pertanian yang perlu dijamah. Di antaranya keberadaan buruh tani yang tidak tercakup dalam program kartu tani. Padahal, berdasarkan tingkat kesejahteraan, buruh tani jelas berada di bawah petani.

Secara prinsip, dikatakan Bupati, petani hanya ingin pupuk tersedia saat dibutuhkan, serta dengan harga yang terjangkau. Juga jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk.

Selama ini, soal pupuk bersubsidi pihaknya telah menerapkan ketegasan bagi distributor dan pengecer. Jika terbukti ada yang nakal hingga menyebabkan kelangkaan pupuk, izin bisa dicabut.

“Buktinya selama pemerintahan kami ini tidak ada kelangkaan pupuk,” papar Bupati.