JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Komisi IV Usul Bantuan Sosial lewat Satu Pintu

Komisi IV Usul Bantuan Sosial lewat Satu Pintu

12
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo LAUNCHING E WARONG - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengamati seorang warga yang mencoba bertransaksi di e-Warong saat peluncuran layanan e-Warong KUBE-PKH di Gulong, Jebres, Solo, Jumat (19/8). E-Warong merupakan program dari Kementerian Sosial yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
LAUNCHING E WARONG – Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengamati seorang warga yang mencoba bertransaksi di e-Warong saat peluncuran layanan e-Warong KUBE-PKH di Gulong, Jebres, Solo, Jumat (19/8). E-Warong merupakan program dari Kementerian Sosial yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

SOLO – Seluruh bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat diproyeksikan untuk berada dalam mekanisme satu pintu. Sedianya, alur distribusi bantuan sosial bakal dikoordinasikan lewat Dinas Sosial (Dinsos).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Hartanti mengatakan, pihaknya mengusulkan kebijakan tersebut guna mempermudah alur pembagian bantuan sosial.

“Kita harapkan dengan alur satu pintu lewat Dinsos akan semakin mempermudah masyarakat dalam menerima setiap bantuan,” ujarnya, Jumat (6/1/2017).

Hartanti mengatakan, dengan alur terpusat di Dinsos, maka koordinasi dengan pemerintah pusat akan berada dalam satu koridor berkesinambungan.

“Selama ini, yang kerap terjadi prosesnya sendiri-sendiri. Kalau dari Kementerian Sosial ke Dinsos kan otomatis nyambung. Nanti akan mempermudah proses pendataan. Yang sudah tercover atau belum, bisa langsung disampaikan ke kementerian,” sebutnya.

Diakui Hartanti, selama ini proses pendataan warga penerima bantuan sosial kerap mengalami kendala.

Masih ada perbedaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Imbasnya, penerimaan bantuan mengalami kebocoran dan tak tepat sasaran. “Ini yang perlu diperbaiki. Makanya akan lebih tepat jika bantuan diarahkan menjadi satu pintu,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Reny Widyawati mengatakan, dirinya mencatat beberapa hal yang mesti menjadi bahan evaluasi Pemkot.

Menurutnya, mekanisme pendataan yang dilakukan selama ini masih belum cukup maksimal.

Hal itu berdampak pada penyaluran bantuan yang kurang akurat. Distribusi bantuan justru tak tepat sasaran.

“Masih ada data-data yang kurang valid. Ada warga yang belum mendapatkan bantuan, namun ada juga yang sebaliknya menerima bantuan secara ganda. Ini kan menjadi problem. Maka harus diperbaiki,” ucapnya.

Putradi Pamungkas