JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kuasa Hukum Tuding Ada Kriminalisasi dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Galian C

Kuasa Hukum Tuding Ada Kriminalisasi dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Galian C

179
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN – Kuasa hukum dua pengusaha yang menjadi terdakwa perkara dugaan pelanggaran penambangan Galian C (Gal C) di Kalikobok, Tanon, Eko Rusiyanto (39), dan Sriyono (50), menuding ada kriminalisasi dalam penanganan perkara itu.

Tudingan itu dilontarkan seusai sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi JPU yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sragen, Kamis (12/1/2017).

Kuasa Hukum terdakwa, Amriza Khoirul Fachri dari Sukowati Law Office, menilai penanganan perkara itu sudah melanggar sejumlah ketentuan.

Pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa sumpah dari lima saksi JPU yang tak bisa dihadirkan kemarin, dianggap melanggar UU No.8/1981 tentang KUHAP Pasal 160 ayat 3. Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib memberikan sumpah sesuai agamanya.

Ia juga menyayangkan proses hukum perkara itu, karena kliennya hanya sebagai pengelola tambang bukan sebagai pemilik izin lokasi.

Kemudian penambangan sebenarnya juga dilakukan untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PPPSN) yakni Proyek Jalan Tol Solo – Kertosono (Soker).

“Merujuk Perpres No.3/2016 tentang PPPSN di pasal 31 ayat 1 intinya setiap permasalahan hukum yang muncul dalam PPPSN, baik pidana atau administrasi agar diupayakan penyelesaiannya dengan proses administrasi terlebih dahulu,” terang Amriza.

Lalu, masih kata Amriza, Inpres No.1/2016 tentang PPPSN di pasal 6 bahwa Jaksa Agung dan Kapolri mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum penyidikan laporan masyarakat.

Lantas merujuk pada ultimum remedium, bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sementara dalam perkara ini, ia melihat belum ada sanksi administrasi seperti teguran satu dua sampai peringatan. “Kesannya seperti dikriminalisasi,” jelasnya.

Terpisah, Kasie Pidum Kejari, Dananjaya Widi Harsono, mengatakan bahwa tiga saksi memang tak bisa dihadirkan karena tak lagi bekerja di lokasi.

Namun saksi penangkap dan saksi ahli yang sudah dihadirkan sebelumnya dirasa sudah cukup.

Perihal kriminalisasi dan alasan Perpres maupun Inpres, ia memandang bahwa kedudukan dua produk hukum itu di bawah UU Minerba yang dijadikan dasar penindakan dalam perkara ini.

“Karena di UU 4/2009 tentang Minerba jelas bahwa syarat penambangan harus ada IUP Eksplorasi sedangkan terdakwa belum memilikinya. Kalau memang kuasa hukum keberatan silakan gugat PTUN materi UU-nya,” tegasnya.

Wardoyo